Legislator Dorong Tindak Lanjut Temuan BPK soal Energi

TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketahanan energi nasional memicu respons keras dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis, mendesak pemerintah tidak mengabaikan hasil audit tersebut, terutama soal belum kuatnya cadangan energi strategis.

Sorotan utama tertuju pada ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dinilai masih belum memadai untuk menjamin stabilitas nasional. Isu ini mencuat dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Cornelis menegaskan bahwa laporan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan peringatan serius yang harus segera ditindaklanjuti. Ia menilai ketahanan energi tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan menyangkut langsung kehidupan masyarakat dan daya tahan ekonomi nasional.

Baca juga : Gerindra Minta Menteri ESDM Bahlil Hati-hati dengan Potensi Kelangkaan BBM

“Cadangan BBM dan LPG ini bukan hal kecil. Ini menyangkut stabilitas ekonomi rakyat. Kalau tidak diperkuat, dampaknya bisa luas,” ujar Cornelis dalam rapat tersebut.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat itu juga menilai temuan BPK harus dijadikan titik balik untuk memperbaiki tata kelola energi secara menyeluruh. Ia mendorong adanya koordinasi lebih kuat antara pemerintah dan DPR agar rekomendasi audit tidak berhenti di atas kertas.

Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat dan konkret dalam memperkuat cadangan energi nasional, sejalan dengan target besar ketahanan energi yang selama ini menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Ini bukan sekadar laporan tahunan. Ini alarm. Jangan sampai diabaikan,” tegasnya.

DPR, lanjut Cornelis, akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK agar kebijakan energi nasional benar-benar berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat luas. (Z-10)