Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan

RENTETAN kasus korupsi yang kembali menjerat kepala daerah memicu keprihatinan mendalam dari parlemen. Komisi II DPR RI menilai maraknya praktik lancung, termasuk kasus terbaru yang menjerat Bupati Pati, Sudewo, merupakan ekses dari mahalnya biaya politik dan lemahnya sistem meritokrasi di daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dipisahkan dari beban finansial tinggi saat kontestasi pemilihan.

“Untuk mendapatkan jabatan kepala daerah, seorang calon bisa mengeluarkan nominal uang yang tidak sedikit dan itu dikategorikan sebagai money politics yang besar. Ketika jabatan itu dimiliki, godaan untuk menyalahgunakan kewenangan pasti ada,” kata Dede dalam keterangannya, Rabu (21/1).

Baca juga : Mahalnya Biaya Pilkada Jadi Pemicu Utama Korupsi Kepala Daerah

Rawan Penyalahgunaan Kewenangan
Dede menjelaskan, meskipun pemerintah pusat telah menarik sejumlah kewenangan strategis seperti perizinan pertambangan dan investasi demi meminimalisir korupsi, sektor rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah tetap menjadi titik lemah yang rawan dimanipulasi.

“Yang masih tersisa itu soal jabatan, dan ternyata itu pun terjadi. Tapi kalau urusan rotasi jabatan ini juga ditarik ke pusat, kepala daerah nantinya tidak punya kewenangan apa-apa lagi,” ujarnya.

Menurut Dede, transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.

Baca juga : Korupsi Kepala Daerah, Masalah Struktural yang Sulit Diputus

“Ini harus kita dudukkan bersama. Ketika ada kewenangan di daerah, maka fungsi transparansinya harus ditingkatkan jauh lebih besar,” imbuhnya.

Urgensi Lembaga Pemantau Meritokrasi
Politikus Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan perlunya lembaga khusus yang mengawal proses mutasi dan promosi jabatan di daerah. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan prinsip meritokrasi berjalan tanpa intervensi transaksional.

“Ke depan harus ada transparansi meritokrasi, misalnya kenapa memilih A atau B, karena ada penilaian yang jelas. Itu perlu lembaga khusus yang memantau,” ujar Dede. Ia menambahkan, penguatan sistem ini akan diperjuangkan melalui perbaikan regulasi di DPR.

Catatan Kelam Korupsi Daerah
Sebagai informasi, KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah pada Senin (20/1), yakni Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, dan Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi.

Data menunjukkan fenomena ini bak gunung es. Sejak 2004 hingga 2025, sedikitnya 206 kepala daerah telah terjerat KPK. Rinciannya terdiri dari 31 gubernur/wakil gubernur dan 175 bupati/wali kota beserta wakilnya.

Sementara itu, data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat lebih dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Polri) dalam periode 2010 hingga pertengahan 2018.

Modus yang digunakan relatif serupa, mulai dari korupsi perizinan, proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga jual beli jabatan dan praktik mahar politik. Sektor perizinan sumber daya alam dan pembahasan APBD tetap menjadi area paling rawan karena melibatkan perputaran uang dalam jumlah signifikan. (Dev/P-2)