Berita Terbaru Korupsi Kepala Daerah Hari Ini

Pakar: Modus Korupsi Kepala Daerah Terstruktur, Perlu Sanksi Politik

Pakar hukum Herdiansyah Hamzah menyebut korupsi bermodus THR untuk Forkopimda sebagai kejahatan terstruktur.

Perihal OTT KPK di Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi: Sudah Saya Ingatkan Berulang Kali

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.

Bupati Cilacap Kena OTT, Pakar: Biaya Politik Mahal Picu Korupsi Pasca-Pilkada

Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.

Korupsi Kepala Daerah Berulang, KPPOD: Desain Pengawasan Otda Perlu Dievaluasi

Pengawasan dari pemerintah pusat selama ini dilakukan melalui pembinaan umum oleh Kementerian Dalam Negeri serta pembinaan sektoral oleh kementerian teknis.

Lemahnya Pengawasan Sistem Merit Picu Korupsi Kepala Daerah

Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menyoroti lemahnya pengawasan sistem merit pasca-penghapusan KASN yang memicu praktik jual beli jabatan oleh kepala daerah.

Pengamat: Hukuman Ringan Bikin Kepala Daerah Tak Takut Korupsi

Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah

500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Evaluasi Pilkada Dinilai Mendesak

Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.

Wamendagri: 500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2005

Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.

OTT Kepala Daerah Berulang, ICW Sebut Parpol Gagal Cegah Korupsi

Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.

Rentetan OTT Kepala Daerah, DPR Desak Kemendagri Perketat Pengawasan

Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.

Pukat UGM: Biaya Politik Tinggi Akar Korupsi, Pilkada DPRD bukan Solusi

Penyelesaian rantai korupsi kepala daerah tidak bisa melalui kebijakan tunggal.

Tantangan Menjaga Integritas di Tengah Luasnya Kewenangan Pemimpin Daerah

Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.

Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan

Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.

Korupsi Kepala Daerah: Biaya Politik Mahal dan Tata Kelola Rapuh Jadi Akar Masalah

Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.

Mahalnya Biaya Pilkada Jadi Pemicu Utama Korupsi Kepala Daerah

Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.

Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK, Mensesneg : Berkali-kali Presiden Mengingatkan

BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan

Korupsi Kepala Daerah, Masalah Struktural yang Sulit Diputus

OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.

Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Biaya Politik Tinggi Jadi Faktor Korupsi Kepala Daerah, Ini Solusi dari Pukat UGM

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyebut kebutuhan untuk mengembalikan modal politik menjadi salah satu pendorong korupsi kepala daerah.

Bupati Lampung Tengah Kena OTT, Pukat UGM: Ini Cerita yang akan Terus Berulang

Zaenur menyoroti dua faktor utama pendorong korupsi kepala daerah yakni kebutuhan mengembalikan modal politik dan lemahnya pengawasan

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia