Berita Terbaru Komisi Ii Dpr Ri Hari Ini

Kontroversi Usulan KPK: Ketua Umum Parpol Hanya 2 Periode, NasDem Angkat Bicara

Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Bebani Rakyat Kecil, DPR Kritik Wacana Denda E-KTP Hilang

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.

Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Akui Kecolongan saat Fit and Proper Test

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse meminta maaf atas terpilihnya Ketua Ombudsman Hery Susanto yang kini terjerat kasus korupsi nikel. DPR akui percaya hasil Pansel

Ketua Ombudsman RI Tersangka Korupsi, Komisi II DPR Minta Layanan Publik tak Terganggu

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengaku terkejut Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel atau korupsi nikel. 

Komisi II DPR Prihatin Ketua Ombudsman RI Hery Susanto jadi Tersangka Korupsi Nikel

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse mengaku prihatin atas kasus hukum yang menjerat Ketua Ombudsman RI Hery Susanto.

Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Negara Harus Diikuti Gerakan Disiplin Fiskal Nasional

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji pejabat negara hingga menteri yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan.

OTT KPK Bupati Rejang Lebong, DPR Kritik Efektivitas Retreat dan Kaderisasi Parpol

ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong  

Perang AS-Israel vs Iran, DPR Ingatkan Ancaman Inflasi dan Beban Subsidi BBM

ANGGOTA Komisi II DPR RI Azis Subekti memperingatkan pemerintah akan adanya risiko sistemik terhadap ekonomi Indonesia akibat memanasnya konflik Timur Tengah.

Komisi II DPR Targetkan Pembahasan RUU Pemilu Dimulai Juli 2026

Badan Keahlian DPR RI telah ditugaskan untuk menyusun draf awal naskah akademik sebagai landasan kerangka normatif RUU Pemilu.

Komisi II DPR: Sistem Pemilu adalah Infrastruktur Digital Strategis, Keamanan Harus Setara Perbankan

ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.

Komisi II DPR Tampung Semua Usulan Fraksi soal Ambang Batas dalam Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen dalam RUU Pemilu Masih Dikaji

Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung

Ketua Komisi II DPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7%

Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.

Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan

Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.

Komisi II DPR Umumkan 18 Calon Anggota Ombudsman, Publik Diminta Beri Masukan

Berdasarkan mandat UU Nomor 37 Tahun 2008, Komisi II nantinya akan menyaring 18 nama tersebut menjadi 9 nama terpilih.

Komisi II DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Jamin Partisipasi Bermakna

KOMISI II DPR RI memulai tahapan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Januari 2026 yang dibagi dalam dua termin utama.

Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026

Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.

DPR Ingatkan Dukcapil untuk Permudah Urusan Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.

Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Pemekaran Provinsi di Papua Harus Berorientasi Kesejahteraan

Orientasi utama dari setiap pembentukan daerah otonom baru (DOB) adalah peningkatan kualitas layanan publik.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia