Komisi II DPR: Sistem Pemilu adalah Infrastruktur Digital Strategis, Keamanan Harus Setara Perbankan

ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara. Mengingat ancaman siber yang kian sistemik, Romy mendesak agar standar keamanan data pemilu ditingkatkan setara dengan arsitektur keamanan sistem perbankan nasional.

Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan suara rakyat merupakan transaksi politik paling bernilai yang harus dijaga dari risiko manipulasi data, serangan siber, hingga disinformasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

“Masyarakat mempercayai mobile banking karena arsitektur keamanannya yang kokoh. Kepercayaan publik terhadap pemilu pun hanya bisa dijaga jika sistemnya aman, terenkripsi, diaudit berlapis, dan mustahil dimanipulasi,” ujar Romy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/2/2026).

Baca juga : Berlakukan Ambang Batas Parlemen di Daerah

Dalam visi jangka panjang, Romy melihat e-voting sebagai arah masa depan. Namun, untuk saat ini, ia menilai penguatan pada sistem penghitungan elektronik atau e-counting adalah jalan tengah yang paling rasional dan konstitusional.

Skema ini tetap mempertahankan surat suara fisik (paper ballot) sebagai bukti otentik, yang kemudian dikombinasikan dengan sistem penghitungan digital yang transparan dan aman melalui teknologi enkripsi mutakhir.

“Demokrasi digital tidak boleh dibangun dengan enkripsi ‘kemarin sore’. Kita harus mulai mempertimbangkan quantum encryption untuk menjamin integritas suara rakyat dalam jangka panjang,” katanya.

Baca juga : CSIS: Sistem Proporsional Terbuka Paling Tepat bagi Pemilu di Indonesia

Romy meyakini Indonesia memiliki kapasitas mumpuni untuk mewujudkan sistem pemilu digital yang aman. Ia menunjuk pada keberadaan Satelit BRI dan Telkom, jaringan data backbone nasional, serta Pusat Data Nasional (PDN) sebagai modal utama.

“Kalau uang rakyat bisa diamankan secara digital melalui perbankan nasional, tidak ada alasan suara rakyat tidak bisa diamankan dengan standar yang sama, bahkan harus lebih tinggi,” kata cucu Presiden Soekarno tersebut.

Meski teknologi mutakhir menjadi kunci, Romy mengingatkan bahwa arsitektur demokrasi digital tidak akan kuat tanpa pembangunan karakter pemilih. Baginya, reformasi pemilu harus berjalan beriringan antara kecanggihan teknologi dan kematangan moral warga negara.

“Quantum encryption bisa mengamankan data, tapi tidak ada algoritma yang bisa menggantikan etika. Kita butuh pemilih yang rasional, berani menolak politik uang, dan sadar bahwa suaranya adalah amanah konstitusi, bukan komoditas politik,” tuturnya.
(H-3)