Berita Terbaru Komisi II DPR RI Hari Ini

Komisi II DPR RI Tegaskan Dukungan Politik untuk Percepatan Pembangunan Nusantara dan Pemindahan ASN

Otorita IKN dan Komisi II DPR membahas percepatan pemindahan ASN, kesiapan infrastruktur, serta regulasi Pemdasus untuk memastikan Nusantara siap sebagai Ibu Kota Politik 2028.

Komisi II DPR Akan Panggil Kemendagri dan Pemda Terkait Dana Rp234 Triliun Mengendap di Bank

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendesak Kemendagri dan pemerintah daerah memberikan klarifikasi terkait dana publik senilai Rp234 triliun yang mengendap di bank

DPR Evaluasi Kinerja KPU Imbas Kasus Jet Pribadi

Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi KPU agar lebih transparan dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Komisi II DPR: Penggunaan Mobil Maung Harus "Dipaksakan"

Jika pejabat mau menggunakan produksi dalam negeri, maka ke depan masyarakat juga bisa melihat mobil tersebut sebagai alternatif daripada produk mobil Eropa, Asia, maupun lainnya.

Jalankan Putusan MK, DPR Siap Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil UU ASN.

Ketua Komisi II DPR Jelaskan 3 Masalah Besar Regulasi Pemilu

KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai sistem hukum kepemiluan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.

DPR Soroti Minimnya Peran Negara dalam Infrastruktur Pesantren

Peristiwa robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny harus menjadi bahan refleksi bagi negara terkait peranannya dalam pembangunan infrastruktur pesantren

Komisi II DPR Tampung Usul Sistem Proporsional Terbuka dalam RUU Pemilu

Komisi II DPR menampung usulan soal sistem pemilu meski Revisi UU pemilu belum mulai dibahas

Pramono: Dana APBD DKI Tidak Ada yang Mengendap di BI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengendap di perbankan.

DPR Soroti Dana Nganggur Milik Pemda Capai Rp233,11 Triliun

Dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp233,11 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp219,8 triliun.

Tidak Melulu PBB, BUMD Didorong Jadi Penguat Pendapatan Daerah Tanpa Bebani Masyarakat

BUMD seharusnya tidak menjadi beban anggaran daerah, melainkan menjadi instrumen penguatan pendapatan daerah melalui dividen, penugasan PSO, dan Badan Layanan Umum (BLU).

Anggota DPR Sebut Kenaikan Gaji PNS Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung pemerintah yang tidak menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun anggaran 2026.

Soal Angket DPRD Pati, Komisi II DPR: Pemberhentian Kepala Daerah Diatur UU

Jika ingin memberhentikan kepala daerah terdapat undang-undangnya, sebagaimana UU tentang Pemerintahan Daerah.

Anggota DPR Sebut Persoalan Bupati Pati tak Perlu Sampai Pemakzulan

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai persoalan yang terjadi di Pati tidak perlu sampai memakzulkan Sudewo dari kursi Bupati Pati

DPR Usul Cak Imin Soal Gubernur Dipilih Presiden Inkonstitusional

Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional

DPR: Usul Pilkada Lewat DPRD Cermin Kegelisahan Publik dan Elite

Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.

NasDem Dukung Kementerian BUMN dan Kemenhut Berkantor di IKN

KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN

DPR Bakal Kaji Usulan Moratorium Pembangunan IKN

Hal itu disampaikan Bahtra merespons usulan Partai NasDem agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.

Revisi KUHAP: Aturan Melarang MA Menjatuhkan Hukuman Lebih Berat Dihapus

DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,

Ketua Komisi II sebut MK Men-downgrade Dirinya

Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia