Menteri Hukum: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Sudah Lama Dibicarakan

Menteri Hukum Supartman Andi Agtas mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto ihwal pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Supartman menilai wacana ini perlu dipertimbangkan.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan," ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.

Supartman membeberkan alasan wacana ini perlu dipertimbangkan.Pertama, kata dia, diksi mengenai pemilihan kepala daerah di Udang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu adalah dipilih secara demokratis.

Baca juga : Ganjar Minta Hati-Hati Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkada langsung," kata Supratman.

Alasan kedua, yakni terkait soal efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada. Belum lagi, kata Suprarman, menyangkut aspek sosial dan kerawanan.

"Usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," tutur Supratman.

Baca juga : Parpol Usulkan Nama Menteri, Prabowo: Banyak yang Sangat Bagus

Supartman berharap wacana ini dapat dimatangkan menjadi sebuah kebijakan. Sehingga, dapat memperbaiki demokrasi Indonesia.

"Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," bebernya.

Selain itu, Supartman tak sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai sebuah kemunduran demokrasi. Supratman meminta agar publik memberikam kesempatan kepada pemerintah dan partai politik untuk mengkaji usulan pilkada dipilih lewat DPRD.

Baca juga : Diusulkan Jadi Ketua MPR, Muzani: Tunggu Rapat Konsultasi

"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih memerlukan perbaikan.

Menurut Prabowo tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.

Baca juga : Elite Gerindra Sebut Bakal Ada KIM Plus di Pilkada Jakarta, Jabar, dan Jateng

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" tutur Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.

Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan senumlah negara tetangga. Banyak yang melakukan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien nggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," kata Prabowo.(Bob/P-2)