Berita Terbaru Menteri Hukum Hari Ini

RUU PPRT Disahkan, Menkum: Beri Kepastian Hukum dan Kesejahteraan

DPR resmi mengesahkan RUU PPRT menjadi UU pada Hari Kartini 2026. Menkum Supratman Andi Agtas sebut ini langkah besar untuk kepastian hukum dan kesejahteraan PRT.

Fakta-fakta Kasus Ketua Ombudsman RI Hery Susanto : Tanggapan Menteri Hukum hingga Profil PT TSHI

KETUA Ombudsman RI Hery Susanto ditangkap oleh Kejaksaan Agung, Kamis (16/4). Ia diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari PT TSHI. Ini respons Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan profil PT TSHI

Permenkum 49/2025 Perketat Tata Kelola Perseroan Terbatas

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Permenkum 49/2025 diterbitkan untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi BO, serta tata kelola perseroan melalui SABH.

Menteri Hukum Resmikan 2016 Posbankum di Kalsel

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas meresmikan 2016 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Menteri Hukum: Hanya Keluarga Inti yang Bisa Adukan Perzinaan dan Kohabitasi

Aturan dalam Pasal 411 dan 412 bersifat delik aduan absolut, yang membatasi hak pelaporan hanya pada lingkup keluarga inti.

Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP dan KUHP, Termasuk Perubahan Pidana Mati

Menteri Hukum Supratman Andi Satgas mengatakan, sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana KUHAP dan KUHP telah rampung.

Menteri Hukum Pertimbangkan Peraturan Polri 10/2025 Masuk Revisi UU Polri

MENTERI Hukum, Supratman Andi Agtas menuturkan bahwa Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 atau Peraturan Polri 10/2025  berpotensi diintegrasikan dalam UU Kepolisian

Menteri PKP dan Menteri Hukum Rampungkan Pembahasan UU Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tengah memfinalisasi rancangan Undang-Undang Perumahan

Menteri Hukum: Keppres Rehabilitasi 3 Terpidana ASDP Segera Dikirim ke KPK

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Keppres rehabilitasi tiga terpidana kasus ASDP segera dikirim ke KPK setelah diterima dari Istana. 

Aktivis HAM Nilai Putusan MK soal Larangan Polisi di Jabatan Sipil Disalahartikan

Menteri Hukum gagal membedakan amar putusan dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) maupun alasan berbeda (concurring opinion) dalam putusan tersebut.

Menteri Hukum Hadiri Pertemuan Ke-16 Tiongkok-ASEAN IP Heads di Xi’an

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan ke-16 Pimpinan Kantor Kekayaan Intelektual Tiongkok-ASEAN yang berlangsung di Xi’a

Penyederhanaan Regulasi Dorong Ketahanan Pangan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, penyederhanaan regulasi dapat mendorong ketahanan pangan nasional.

Eks Marinir TNI AL Satria Arta Kumbara Bisa Jadi WNI Lagi, Apa Syaratnya?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.

Nama-nama Calon Penerima Amnesti sudah di Meja Presiden

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah menyerahkan data nama-nama calon penerima amnesti.

Menteri Hukum Teken Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos

Tannos merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Selain dia, eks anggota DPR Miryam S Haryani juga menjadi tersangka.

Dikurangi, Napi Penerima Amnesti Jadi 19 Ribu Orang

Empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Ekstradisi Tannos Tersendat? Ini Langkah Menteri Hukum untuk Menang dari Guinea-Bissau

Menkum, Supratman Andi Agtas, optimistis bahwa proses ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik

Paulus Tannos 2 Kali Coba Cabut Kewarganegaraan di Indonesia

Supratman mengatakan, pengajuan pencabutan kewarganegaraan Tannos tidak diproses karena tidak berlaku otomatis. Dengan begitu, dia masih diakui sebagai warga Indonesia.

Pernyataan Menkum Soal Denda Damai hanya Untuk Melegitimasi Usulan Presiden

Pasal 35 ayat (1) huruf k dalam beleid tersebut mengatur bahwa denda damai hanya dapat diterapkan bagi tindak pidana yang menyebabkan perekonomian negara, bukan keuangan negara. 

Implementasi Denda Damai masih Tunggu Peraturan Turunan UU Kejaksaan

Supratman Andi Agtas menyebut implementasi denda damai bagi koruptor masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia