Pemerintah Minta Akhiri Kisruh KPK TNI

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyudahi kisruh perdebatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan TNI terkait OTT suap di Basarnas, yang menjadikan Kepala Basarnas Marsekal Muda Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) selaku Koordinator Staf Administrasi sebagai tersangka.

"Meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang. Yang penting kelanjutannya yakni agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya yakni korupsi," ujarnya, Sabtu, (29/7).

Mahfud menilai KPK telah mengakui kekhilafannya akibat melampaui kewenangan. Sedangkan TNI telah mendapatkan masalah pokok kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas TA 2021-2023.

Baca juga: KPK tidak Boleh Menganulir Keputusan Tersangka

"KPK sudah mengaku khilaf secara prosedural. Sedangkan di lain pihak TNI juga sudah menerima substansi masalahnya, yakni sangkaan korupsi untuk ditindaklanjuti berdasar kompetensi peradilan militer," kata Mahfud.

Sehingga substansi korupsi yang telah diinformasikan dan dikoordinasikan kepada TNI oleh KPK akan menjerat dua anggota TNI untuk dituntaskan melalui Pengadilan Militer.

Baca juga: Peradilan Koneksitas Dinilai Jadi Pilihan Tepat Selesaikan Korupsi Basarnas

"Perdebatan tentang ini di ruang publik jangan sampai menyebabkan substansi perkaranya kabur sehingga tak berujung ke Pengadilan Militer," cetusnya.

Mantan Hakim MK ini menyadari kritik terhadap sistem peradilan militer kerap sulit membawa oknum militer ke peradilan. Namun untuk kasus ini Mahfud yakin pelaku akan diganjar dengan sanksi hukum yang tegas.

"Meskipun terkadang ada kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan. tetapi biasanya jika suatu kasus sudah bisa masuk ke pengadilan militer sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas," tukasnya.

Hingga kini kisruh KPK dan TNI terus bergulir. Berbagai pihak juga ikut angkat bicara. Namun keinginan kedua lembaga ini berjalan beriringan dan bersinergi memberantas korupsi menjadi poin untuk yang harus menjadi fokus utama. (Sru/Z-7)