Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu tim pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, OC Kaligis, protes tak bisa mendampingi kliennya yang sedang menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku sudah menunggu lama untuk menemani kliennya diperiksa.
"Pak Lukas minta saya datang kemari untuk mendampingi dia, tapi penyidik enggak mengizinkan," kata OC Kaligis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/5).
OC Kaligis mengatakan belum mendapat izin. Sementara, Lukas yang diperiksa sebagai tersangka hari ini sejatinya sudah didampingi pengacara lainnya, Petrus Bala Pattyona.
Baca juga: KPK Panggil Dirut PT Loco Montrado Siman Bahar terkait Korupsi Anoda Logam
"Disuruh tanya penyidik dulu, saya bilang saya ini kuasa," ujar OC Kaligis.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan tidak semua pengacara harus mendampingi Lukas. Petrus sudah lebih dulu datang mendampingi.
Baca juga: KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi Selama Idulfitri, Totalnya Rp240 Juta
"Tidak harus semua ikut. Kami kira itu cukup sesuai kebutuhan dan terpenuhi ketentuan hukum acara pidana," ujar Ali.
Selain itu, Ali juga membeberkan Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang memberikan penjelasan kepada KPK soal status OC Kaligis. Sesuai database Peradi, saat ini OC Kaligis tercatat sebagai advokat namun tidak mengikuti data ulang keanggotaan.
"Dijelaskan dalam peraturan internal Peradi , penerbitan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) sebagai identitas resmi keanggotaan dan diperoleh informasi Prof. DR (Jur) O.C Kaligis, S.H tidak melakukan data ulang sejak tahun 2013 hingga sekarang, sehingga KTPA advokatnya sudah tidak berlaku lagi," jelas Ali. (Z-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved