Kemenhut Turunkan Tim ke Papua Selesaikan Tumpang Tindih Konsesi 2 Perusahaan

KEMENTERIAN Kehutanan akan menerjunkan tim ke lapangan untuk menyelesaikan tumpang tindih areal konsesi antara PT Salaki Mandiri Sejahtera dan PT Papua Hutan Lestari Makmur di Provinsi Papua. Tumpang tindih itu mencakup lahan seluas sekitar 1.515 hektare.

Sebagai informasi, persoalan ini bermula dari perbedaan peta yang digunakan. Peta lama mengacu pada peta Jawatan Topografi TNI AD, sementara peta yang diterbitkan kemudian menggunakan standar peta rupa bumi Indonesia. Perbedaan itu memicu ketidaksesuaian batas wilayah konsesi kedua perusahaan.

"Kami akan segera menugaskan Ditjen Planologi melalui BPKH di Jayapura, kemudian juga Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari melalui Balai kami di Jayapura untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan," kata Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR, Rabu (15/4).

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Selain pengecekan lapangan, Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.

Namun Kemenhut mencatat bahwa PT Salaki Mandiri Sejahtera telah menyelesaikan penataan batas sepanjang 157,59 kilometer, sementara PT Papua Hutan Lestari Makmur belum melakukan penataan batas sama sekali.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan, pihaknya mendesak agar penyelesaian masalah ini diberi batas waktu yang jelas. Karenanya, Komisi IV DPR RI memberikan waktu dua bulan untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan hasulnya dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI dalam waktu dua bulan.

"Bahwa selama tata batas belum tuntas, konflik di lapangan akan terus berlanjut, terlebih izin PT Salaki Mandiri Sejahtera telah diperpanjang pada 2022 setelah sebelumnya diberikan pada 2002" ujarnya. (Ata/P-3)