Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Transparan Hadapi Tantangan Global

OTONOMI daerah yang sudah berjalan selama tiga dekade menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian diutarakan Gubernur Papua Matius Fakhiri yang membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026, di Lapangan Kantor Gubernur Papua.

Mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita, upacara tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Fakhiri menyampaikan amanat Mendagri yang menyoroti enam langkah strategis yang harus dilakukan daerah. Keenam langkah strategis itu mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antardaerah, fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, hingga penguatan stabilitas serta ketahanan daerah.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta menyukseskan agenda strategis nasional. Agenda itu mencakup penguatan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penanganan stunting, hingga penguatan ekonomi lokal.

"Kemandirian fiskal, reformasi birokrasi, dan kolaborasi antardaerah merupakan pilar utama keberhasilan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," sebut amanat Mendagri yang dibacakan Gubernur Fakhiri.

Baca juga : Pemprov Papua Lakukan Pendampingan Untuk Tiga DOB

Menyikapi arahan tersebut, Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Tanah Papua.

"Otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, tetapi ruang untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, memperkuat kemandirian daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” ujar Fakhiri.

Terkait tema peringatan tahun ini, Fakhiri menyebut sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama. Menurutnya, dengan inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola yang baik, daerah akan mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Dalam konteks lokal, ia mengatakan, momentum Hari Otda ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat stabilitas daerah dan mendorong pembangunan yang merata hingga ke wilayah terpencil. Fakhiri menambahkan, Papua memiliki potensi besar yang harus terus dioptimalkan.

“Papua siap mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga stabilitas, dan menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini tidak hanya menjadi refleksi atas capaian desentralisasi di Indonesia, tetapi juga sebagai pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif menghadapi tantangan global, sejalan dengan visi mewujudkan Asta Cita dan kemajuan Indonesia. (H-2)