Sebanyak 1.092 BUMD Tersebar di Nusantara, dengan Total Aset Rp1.240 triliun, Ekuitas Rp236,5 triliun, dan Laba Rp24,1 triliun

Jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.092 BUMD yang beroperasi di berbagai sektor, mulai pengelolaan air minum, rumah sakit, perbankan, hingga penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Total aset yang mereka miliki mencapai sekitar Rp1.240 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp236,5 triliun, laba yang dihasilkan pada tahun pencatatan terakhir mencapai Rp24,1 triliun, dan dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah sebesar Rp13,02 triliun.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat berbicara dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 di Jakarta, Senin (14/4). Penghargaan yang diikuti 218 BUMD yang tersebar di seluruh Nusantara itu diberikan atas indikator keuntungan, implementasi fungsi sebagai motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sesuai prinsip environmental, social, governance (ESG).

“Besarnya potensi BUMD itu perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan portofolio usaha BUMD, menentukan yang perlu didorong untuk berkembang lebih cepat, yang lebih cenderung menjadi penunjang, serta BUMD mana yang perlu dipertahankan keberadaannya,” kata Yusharto.

Baca juga : BUMD Masih Hadapi Kendala Manajemen Lemah dan Kurang Modal

Kemendagri, kata Yusharto, mendorong impelementasi lima strategi pengembangan BUMN. Pertama, percepatan digitalisasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam persaingan, terutama karena masyarakat semakin sensitif terhadap kecepatan dan kualitas layanan.

Kedua, menguatkan permodalan, pemerintah daerah sebagai pemegang saham perlu berkomitmen untuk mendorong keberhasilan BUMD secara keberlanjutan, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Ketiga, menguatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

Baca juga : Kemendagri Soroti Inovasi BUMD untuk Pelayanan Publik dan Ekonomi Daerah

Keempat, meningkatkan brand awareness sebagai perusahaan milik masyarakat daerah, memperluas jaringan kerja sama, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing secara profesional.

Kelima, meningkatkan mitigasi risiko untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik dengan mengantisipasi risiko seperti fraud, gratifikasi, kredit fiktif, hingga pengadaan barang dan jasa. 

“Kami juga mengapresiasi tingginya inovasi BUMD. Hingga 2025, tercatat sebanyak 36.714 inovasi pemerintah daerah yang dilaporkan dalam program Innovative Government Award, sebagian di antaranya berasal dari BUMD,” kata Yusharto.
Yusharto menekankan, keberadaan BUMD merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah yang bertujuan mendorong kemandirian daerah di berbagai aspek pembangunan. Dalam kerangka tersebut, BUMD memiliki peran strategis sebagai salah satu saluran pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi daerah. Tujuan pendirian BUMD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, disebutkan untuk memberikan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu, mendukung perkembangan perekonomian daerah, serta memperoleh keuntungan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

 “Namun, BUMD wajib untuk tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan publik. Karena itu, karakteristik dan besaran keuntungan setiap BUMD bisa berbeda-beda, tergantung sektor usaha dan layanan yang dijalankan. BUMD yang bergerak di sektor pelayanan publik setidaknya harus mencapai kondisi full cost recovery ditambah margin keuntungan sekitar 10% agar tetap mencerminkan kelayakan usaha sekaligus menjaga keberlanjutan operasional,” kata Yusharto.
Sejumlah BUMD yang bergerak dalam sektor pelayanan publik yang disebutkan Yusharto tersebut, sukses meraih penghargaan, di antaranya RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, serta UPT RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone.(X-6)