Kepala Daerah Hadapi Tekanan 3 Level, Wamendagri: Lokal hingga Global

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan kepala daerah saat ini menghadapi tekanan berlapis yang semakin kompleks, mulai dari tuntutan di tingkat lokal hingga dinamika global.

“Hari ini kepala daerah menghadapi tantangan yang tidak mudah pada tiga tingkatan: lokal, nasional, dan global,” ujar Bima dalam amanat Upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.

Baca juga : Wamendagri: Kebijakan WFH Daerah tidak Boleh Beda dengan Pusat

Sementara di tingkat nasional, mereka dituntut mengawal program prioritas pemerintah, termasuk Asta Cita dan target pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.

Di sisi lain, dinamika geopolitik global turut memberi tekanan tambahan yang tidak bisa diabaikan. Kondisi tersebut membuat kepala daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan berbagai kepentingan yang saling beririsan.

“Tidak mudah bagi kepala daerah hari ini memastikan otonomi daerah bisa bersanding dengan tiga tantangan tadi,” katanya.

Baca juga : Jangan Serampangan Tetapkan WFH, Wamendagri Minta Daerah Ikuti Pusat

Meski demikian, Bima menilai sejumlah kepala daerah justru mampu menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan adaptif dan inovatif. Ia menyebut banyak kepala daerah yang tidak hanya bertahan, tetapi mampu mengubah tekanan menjadi peluang.

“Ada kepala daerah yang tidak takluk pada tantangan, tetapi bisa memaksimalkan kesempatan. Tidak sekadar berkeluh kesah, tetapi menjemput masalah untuk dikelola menjadi berkah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga menekankan bahwa kinerja pemerintah daerah harus terukur secara konkret. Ia mengingatkan bahwa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan tingkat pengangguran menjadi ukuran utama keberhasilan.

“Angka-angka adalah patokannya. Di balik retorika, harus ada capaian yang memiliki makna dan dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Namun ia mengingatkan, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena. Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan mengingat masih banyak tantangan yang harus dihadapi ke depan. (Far/P-3)