Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Klungkung menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya, Minggu (15/2).
Kunjungan selama dua hari tersebut difokuskan pada penyelarasan program pusat dan daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Nusa Penida.
Kehadiran mantan Wali Kota Bogor tersebut disambut langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria beserta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD terkait.
Agenda hari pertama diisi dengan meninjau sejumlah destinasi unggulan, mulai dari Pantai Kelingking, Broken Beach (Pasih Uug), Crystal Bay, hingga fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Desa Sakti.
Pada hari kedua, Senin (16/2), pemantauan berlanjut ke titik-titik vital pelayanan publik dan konektivitas, seperti Pasar Mentigi, RSUD Gema Santi, SWRO Ceningan, serta Jembatan Kuning yang menghubungkan Pulau Lembongan dan Ceningan.
Dalam pertemuan dengan Wamendagri, Bupati Klungkung I Made Satria memaparkan bahwa pihaknya tengah memprioritaskan percepatan infrastruktur dasar melalui dukungan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Air Minum.
Mengingat status Nusa Penida sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Bupati berharap kunjungan ini membuahkan dukungan konkret dari pemerintah pusat.
“Kami sangat berharap dukungan untuk perbaikan akses jalan induk menuju destinasi wisata di Nusa Penida. Selain itu, kebutuhan air bersih juga akan semakin meningkat seiring perkembangan sektor pariwisata,” ujar Bupati Satria.
Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya mengaku terkesan dengan potensi alam Nusa Penida yang luar biasa. Namun, ia juga memberikan catatan kritis mengenai infrastruktur yang dinilai belum optimal menunjang daya tarik kawasan tersebut.
Sebagai langkah solutif, Bima Arya berkomitmen mendampingi Pemkab Klungkung dalam mengakses berbagai opsi pendanaan.
“Saya insyaallah akan membantu mendampingi Pemkab Klungkung untuk mencari sumber pendanaan alternatif dari berbagai opsi. Ini harus cepat agar momentum meningkatnya kunjungan wisatawan bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah,” tegas Bima Arya.
Lebih lanjut, ia mendorong pematangan konsep Green Island Nusa Penida yang harus terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar pembangunan berjalan terstruktur dan berkelanjutan.
Bima Arya juga berencana mengusulkan Nusa Penida kepada Menteri Pariwisata agar masuk dalam Program Destinasi Super Prioritas.
“Kita pilih beberapa titik dan bangun ekosistemnya secara menyeluruh, bukan hanya promosinya. Kemendagri memiliki dana insentif fiskal sekitar Rp5 triliun. Nanti akan kita lihat kemungkinan dukungannya, termasuk untuk penanganan kemiskinan dan stunting,” pungkas Bima Arya. (Z-1)
Program Mudik ke Jakarta yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat respons positif dan dinilai memberi dampak nyata bagi para mitra selama periode Lebaran 2026
KBRI Warsawa sukses gelar FamTrip 2026 untuk tour operator Polandia guna promosikan destinasi Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta sebagai pasar potensial Eropa.
Meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk berlibur ke Australia mendorong hadirnya pameran wisata yang menawarkan beragam kemudahan, promo menarik, dan inspirasi perjalanan.
PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) memborong dua penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi Grand Honors 2026.
Dewan Pakar Pariwisata Taufan Rahmadi menekankan pentingnya destinasi alternatif di Labuan Bajo untuk cegah overtourism dan menjaga ekosistem Komodo.
FHTB 2026 hadir kembali di BNDCC Bali pada 28-30 April 2026. Menampilkan 200+ perusahaan global, kompetisi kuliner, dan tren pariwisata berkelanjutan.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
Wamendagri Bima Arya menegaskan kebijakan WFH ASN satu hari sepekan wajib seragam di hari Jumat. Simak respons Kemendagri terkait penolakan WFH oleh Gubernur Kalsel.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved