Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBERLAKUAN PPKM Darurat Jawa-Bali tak membuat kegiatan unjuk rasa di Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) berhenti begitu saja. Sejumah orang terlihat sibuk memasang papan bunga dan baliho ukuran besar.
“Saya kira ada demo korupsi. Karena ada puluhan papan bunga dan baliho besar,” ujar petugas keamanan Gedung KPK, Senin (5/7).
Beberapa anggota kepolisian yang berjaga juga sempat bingung dan bersiap-siap untuk menghadang jika ada massa aksi.
“Gak tahu pak, saya cuma disuruh antar papan bunga,” ujar pria yang mengaku bernama Dino.
Dino lalu menata papan bunga yang berada di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK. Selain di pintu masuk terlihat juga papan bunga yang sama di pintu keluar.
Dino tak banyak berbicara dan tetap mengatakan tidak tahu siapa pemesan papan bunga. “Saya cuma antar saja mas,” katanya.
“Meminta KPK Untuk Mengungkap MAFIA ALKES di Provinsi Riau yang Diduga Melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau (Agung N) dan Mendesak KPK Untuk Memeriksa Perusahaan INHIL PRATAMA yang diduga Terlibat Praktek MAFIA ALKES di Kampar, Dumai, Rohul Provinsi Riau,” bunyi tulisan pada papan bunga tersebut.
Diketahui, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman juga tengah menyoroti dugaan kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) yang terjadi di Provinsi Riau. Bonyamin mengatakan KPK wajib menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.
Dugaan kasus korupsi yang melibatkan wakil ketua DPRD Riau bukan kali ini mencuat. Beberapa pekan lalu puluhan Mahasiswa dan pemuda Demokrat Riau melalukan unjuk rasa di depan KPK dan DPP Partai Demokrat.
Tak tanggung-tanggung mereka bahkan juga meminta DPP Partai Demokrat agar segera memecat Agung Nugroho karena telah merusak citra partai. (OL-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved