Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak akan masuk dalam jajaran kepanitiaan pengawas atau steering committee musim kedua Formula E yang akan digelar tahun ini.
Pras, sapaan karibnya, mengaku dirinya sibuk memilih lebih fokus pada pekerjaannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.
"Memang saya sibuk. Pekerjaan di DPRD DKI padat. Sebentar lagi kita sudah harus membahas APBD Perubahan tahun 2023 yang harus tepat waktu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/3).
Baca juga : Prasetyo Edi Marsudi Ditunjuk Jadi Plt Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Menggantikan Gembong
Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, saat ini, dirinya terus menggenjot sinergi dan koordinasi bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengakselerasi penuntasan masalah proritas yang dihadapi di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan.
"Selain itu, saat ini, kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi, ini kan perlu kerja-kerja nyata," ungkap Pras.
Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Steering Committee Formula E Bambang Soesatyo mengumumkan jajaran kepanitiaan Formula E 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (28/2).
Dalam deretan kepanitiaan tersebut, mantan pembalap Ananda Mikola menggantikan Ahmad Syahroni sebagai ketua Organizing Committee (OC). Muncul pula nama menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebagai anggota. (OL-1)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved