Pansus Sebut Bantargebang Butuh Tambahan Anggaran dalam Pengelolaan Sampah

PANITIA Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta mendukung percepatan pembenahan TPST Bantargebang melalui fungsi anggaran.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah Judistira Hermawan mengatakan, insiden longsor harus menjadi peringatan serius. Perlu percepatan pembenahan.

“Adanya korban jiwa menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera melakukan perbaikan,” ujar dia melalui keterangannya, Rabu (22/4).

Baca juga : DPRD DKI Desak Pemprov Tutup TPS yang Ganggu Estetika dan Kenyamanan Warga

Judistira menuturkan, DPRD akan mencermati kebutuhan lapangan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 dan Rancangan APBD (RAPBD) 2027.

"Kami akan menyelaraskan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup dengan kebijakan anggaran DPRD dalam beberapa tahun ke depan,” terang dia.

Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sanksi tersebut mencakup paksaan pemerintah tanpa denda, kewajiban audit lingkungan, hingga proses penyidikan dugaan tindak pidana lingkungan.

Baca juga : Longsor Bantargebang Telan Korban Jiwa, Komisi B Desak Pemprov DKI Terapkan Hari Pengambilan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup juga melaporkan audit lingkungan telah selesai Januari 2026. Terdapat 38 rekomendasi. Mencakup aspek pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Judistira menegaskan, dukungan anggaran menjadi kunci agar pembenahan berjalan optimal.

“Kami memiliki fungsi anggaran dan akan mendukung kebutuhan tersebut,” tegas dia.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dudi Gardesi menuturkan, sebagian besar temuan telah ditindaklanjuti.

“Dari 37 temuan, sebanyak 32 sudah ditindaklanjuti. Masih ada lima temuan yang harus diselesaikan,” ungkap Dudi.

Ia berharap, sinergi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dapat mempercepat penyelesaian sisa temuan tersebut. (Far/P-3)