Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama Perumda Sarana Jaya, Bernard Yohanes, mengakui tingginya biaya operasional menjadi penyebab utama kerugian pengelolaan parkir di sejumlah titik, termasuk di hotel dan lahan komersial.
Hal itu disampaikan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, dikutip Rabu (29/4). Bernard menjelaskan, karakter operasional parkir di hotel seperti Novotel yang berjalan 24 jam membuat kebutuhan tenaga kerja tetap tinggi.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya. “Di Novotel itu operasional 24 jam, sehingga kita masih labor intensif. Ada beberapa petugas yang bekerja di sana, sehingga overhead-nya cukup tinggi,” kata Bernard.
Data yang dipaparkan menunjukkan, pendapatan parkir di Novotel hanya mencapai Rp408 juta per tahun, sementara biaya operasional menembus Rp563 juta. Kondisi ini menyebabkan kerugian sekitar Rp155 juta per tahun.
Jika dirinci, biaya operasional tersebut setara sekitar Rp47 juta per bulan, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji petugas parkir dan kebutuhan operasional harian.
Tak hanya di Novotel, kondisi serupa juga terjadi di lokasi lain. Pengelolaan parkir di Hotel Mercure tercatat merugi sekitar Rp70 juta per tahun, dengan total biaya operasional mencapai Rp299 juta.
Sementara di lahan parkir kawasan Tebet, terutama area kuliner pagi hingga malam, beban biaya tenaga kerja juga menjadi komponen terbesar. Efisiensi berbasis teknologi, termasuk otomatisasi sistem parkir, dinilai menjadi langkah mendesak untuk menekan biaya operasional yang selama ini didominasi oleh pengeluaran SDM. (Far/P-3)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved