Berita Terbaru Kebijakan Publik Hari Ini

Daycare Little Aresha Yogyakarta Diduga Tanpa Izin, Kemendukbangga Serahkan Penanganan ke Aparat

Wihaji menekankan bahwa setiap daycare yang masuk dalam binaan pemerintah harus melalui proses seleksi ketat.

Sarjana Jaya Ungkap Kerugian Pengelolaan Parkir di Jakarta Capai Ratusan Juta Rupiah per Tahun

Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.

Anggota DPR Desak Kemendagri dan Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Kereta Usai Kecelakaan Maut di Bekasi

Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.

MK Tegaskan Makna “Kerugian Negara” Harus Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Uji UU Administrasi Pemerintahan

Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.

Mengapa Norwegia Melarang Anak Bawah 16 Tahun Main Medsos? Ini Penjelasannya

Pemerintah Norwegia akan ajukan RUU larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi lindungi kesehatan mental dan membatasi pengaruh algoritma pada anak.

Produk Makanan hingga Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026

PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.

Insan BUMN Pegawai Negara, Wajib Komunikasikan Kebijakan Pemerintah

Dony menekankan bahwa status sebagai bagian dari pemerintah harus disadari sepenuhnya oleh setiap individu di lingkungan BUMN.

Think Tank Daerah Diperkuat, BSKDN Kemendagri Kawal Kebijakan Berbasis Bukti

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Minta Penundaan Impor 105 Ribu Mobil Pikap, Dorong Industri Otomotif Nasional

Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sekjen PSI Raja Antoni: Islam Wajibkan Umat Jaga Hutan-Lingkungan

Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.

ICJR: Kasus Eks Kapolres Bima Jadi Alarm Kegagalan Kebijakan Narkotika Represif

ICJR menilai dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai bukti gagalnya kebijakan narkotika represif dan mendesak dekriminalisasi pengguna.

Kepuasan Publik 79,9 Persen, Kinerja Presiden Prabowo Dipuji namun Diingatkan tak Lengah

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.

KSAD: Presiden Prabowo Tekankan Evaluasi Berkelanjutan Kinerja TNI-Polri Demi Rakyat

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.

Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri tak Bisa Instan, 30 Aturan Internal Perlu Dibahas

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.

Menkeu Soroti Penghapusan 11 Juta Peserta PBI BPJS, Minta Penonaktifan tak Mendadak

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.

DPR Pastikan Layanan Kesehatan PBI BPJS Tetap Aktif, Pemerintah Tanggung Iuran 3 Bulan

DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.

Resolusi Terakhir 2025 untuk Negara

Ketika kebijakan publik mampu menjaga keseimbangan antara aturan dan kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila tidak lagi sekadar wacana, tetapi hadir nyata dalam kehidupan bersama.

Mengenal Blavatnik School of Government Oxford Tempat Sri Mulyani Ngajar: Program, Prospek Karier, dan Cara Daftar

Kenali Blavatnik School of Government (Oxford):fokus kebijakan publik, program MPP 1 tahun, riset, beasiswa, cara daftar, plus kaitannya dengan tempat Sri Mulyani mengajar.

Blavatnik School of Government Tempat Sri Mulyani Mengajar Punya Program Khusus untuk Tokoh Publik

Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.

Jadi Pengajar di Oxford, Ini Profil Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia