Berita Terbaru Kebijakan Publik Hari Ini

Apresiasi dan Keberlanjutan ILUNI SSP Menjadi Katalisator Indonesia Emas 2045

Iluni SSP terlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrow.id.

Jokowi Diminta Batalkan Upacara di IKN, Kenapa?

Rencana Presiden Joko Widodo menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN dinilai tidak efektif sekaligus pemborosan anggaran apalagi jika ingin segera berkantor di IKN.

BSK Kumham Gelar Hari Bhakti Pertama

Kepala BSK Hukum dan HAM Ambeg Paramarta memastikan pihaknya terus berkomitmen mengawal atau menavigasi kebijakan publik, utamanya di Kementerian Hukum dan HAM.

Jangan Singkirkan Warga Kampung Bayam

PENGAMAT kebijakan publik Roy Valiant Salomo berharap Pemprov DKI Jakarta tidak menyingkirkan warga eks Kampung Bayam begitu saja dengan rencana menempatkan mereka di rusun baru

Pakar: Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP Kebijakan Tepat

Mekanisme tersebut selain sebagai pendataan juga untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi benar-benar dinikmati keluarga miskin.

Pijar Foundation-PoliPoli Inc Bentuk Dana Filantropi Dukung Inovasi Kebijakan

Policy Fund itu akan mengumpulkan dukungan dari berbagai donor, baik domestik maupun internasional, yang memiliki semangat sama untuk mendorong transformasi sosial

Anies-Muhaimin Komitmen Transparan dalam Menyusun Kebijakan

Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berjanji transparan dalam menyusun setiap kebijakan. 

Anies: Indonesia Harus Kembalikan Teknokrasi Jadi Pilot Pembangunan

Apa yang disampaikan teknokrat kepada negara, lalu dicarikan solusi, siapa yang akan mengeksekusi kebutuhan itu.

Generasi Muda makin Melek Kebijakan Publik

Pembuat kebijakan publik akan menentukan skala prioritas, persoalan mana yang harus segera diselesaikan.

Pengamat Dukung Langkah Menteri Erick Terapkan Good Governance di BUMN

Langkah Menteri Erick melaporkan dugaan korupsi di dapen BUMN diharapkan bisa jadi motivasi lembaga pengelola dapen agar dapat membuka pengelolaan dana kepada publik secara transparan.

Netralitas ASN Jelang Pemilu Harus Jadi Perhatian

Pembiaran ASN tidak netral bisa merusak iklim kerja tempat mereka bertugas. Sebab, tidak menutup kemungkinan beberapa ASN memiliki orientasi politik yang berbeda.

Atasi Polusi Udara, Pemerintah Diminta Pulihkan Hutan dan Kawasan Hijau

Sangat disayangkan banyak pihak yang berkomentar masalah polusi udara di DKI Jakarta tidak berdasarkan kajian dan analisa yang benar dan akurat.

Usulan Tarif Kereta Cepat Bakal Bunuh KA Parahyangan

PENGAMAT kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menilai usulan tarif kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp250 ribu untuk membunuh Kereta Api Argo Parahyangan.

Pemerintah Harus Prioritaskan Rel Trans Sumatra Dibanding LRT dan Kereta Cepat

Untuk membangun 1.300 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp 40 triliun dengan harga per kilometernya rel rata-rata sekitar Rp30 miliar-Rp40 miliar.

Afni Z, Dosen dan Wartawan yang Dikenal sebagai Aktivis Lingkungan Hidup

Afni Z sendiri sudah menjadi tenaga ahli menteri di usia 30 tahun. Bahkan ia menjadi salah satu Tenaga Ahli termuda yang pernah ada di KLHK.

AAKI: Pertamina Sigap Amankan Pasokan Gas Melon di Berbagai Wilayah

Trubus mengingatkan, operasi pasar adalah solusi jangka pendek. Dalam jangka panjang, sebaiknya juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola dalam distribusi.

64,5% Publik Puas atas Kinerja PJ Gubernur DKI, Kepemimpinan Heru Dinilai Efektif dan Efisien

PENGAMAT dari GMT Institute Agustinus Tetiro menilai, kepuasan publik mencapai 64,5% terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan sebuah prestasi.

Pengamat Sebut Proyek Kereta Cepat bakal Kuras APBN

PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio memperkirakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan terus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

BSKDN Kemendagri : Koordinasi Antar Perangkat Daerah Menentukan Peningkatan Inovasi Daerah

Salah satu faktor penting dalam peningkatan inovasi daerah adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mau saling bekerja sama.

Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah

Permasalahan yang timbul dari 32 urusan tersebut diharapkan menjadi motivasi Pemda untuk meningkatkan inovasi daerah dalam kebijakan publik.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting