Pansus Parkir Desak Gubernur Terbitkan Pergub, Bongkar Potensi Kebocoran Rp45 Miliar

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran, Jupiter mendesak Gubernur DKI Jakarta segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) baru soal parkir. 

Hal tersebut buntut penemuan dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) hingga puluhan miliar rupiah dari satu operator di kawasan Blok M.

“Ya hari ini kami rapat mengundang Direksi PT. Karyo Utama Perdana yang dalam hal ini yang mengelola sebagai pihak ketiga di Blok M2 dan gedung ini milik PD Pasar Jaya kemudian yang kedua kami mengundang Direksi PT. Dinamika Mitra Pratama namun yang bersangkutan tidak hadir tapi diwakili oleh hanya staff saja tapi Direksinya tidak hadir dan kami akan rapat kembali untuk mengundang Direksi yang tidak hadir tadi yaitu PT. Dinamika Mitra Pratama yaitu Base Parking yang mengelola parkir di Blok M,” ujar Jupiter dikutip Selasa (21/4).

Baca juga : Street Food Blok M Harus Dijaga sebagai Identitas Jakarta

Pansus kini membidik dugaan selisih setoran parkir setelah uji petik menunjukkan potensi pendapatan tak terserap optimal. Data awal menunjukkan perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi setoran.

“Karena kami ingin secara komprehensif untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap operator tersebut yang selama ini hitungan uji petik oleh pihak UP Parkir yang seharusnya dibayarkan Rp1 miliar, tetapi secara fakta mereka hanya mendapatkan Rp709 juta,” kata Politikus NasDem tersebut. 

Selisih tersebut diperkirakan mencapai Rp250 juta per bulan. Dalam hitungan Pansus, angka itu bisa membengkak hingga Rp45 miliar selama 15 tahun pengelolaan.

Baca juga : Ternyata Masih Ada Puluhan Anak di Jakarta Barat Putus Sekolah

“Tadi disampaikan Rp250 juta dalam satu bulan artinya Rp3 miliar untuk satu tahun Rp3 miliar kalau dikali 10 tahun, Rp30 miliar. Kalau 15 tahun Rp45 miliar, Rp45 miliar yang seharusnya potensi menjadi pendapatan asli daerah,” tegasnya.

Jupiter menilai lemahnya regulasi dan pengawasan menjadi celah utama kebocoran. 

Karena itu, ia menegaskan Pergub baru menjadi kunci untuk menutup ruang manipulasi, termasuk mengatur digitalisasi sistem parkir dan transparansi pelaporan.

“Sampai hari ini rekomendasi Pansus itu belum dilakukan dan belum ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait nah ini Pak Gubernur harus tahu,” ujarnya.

Desakan ini semakin kuat di tengah kondisi APBD DKI Jakarta yang masih defisit sekitar Rp4 triliun pada triwulan pertama 2026. Menurutnya, optimalisasi sektor parkir bisa menjadi solusi cepat menambah PAD.

“Sebetulnya bisa banget sekarang APBD DKI Jakarta dengan Rp81 triliun masih kurang Rp4 triliun bahkan Pemrop DKI Jakarta ingin meminjam kepada Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun,” ucapnya.

Tak hanya parkir reguler, praktik tarif valet di pusat perbelanjaan juga disorot karena dinilai tak terkendali. Ia menyebut tarif bisa menembus ratusan ribu rupiah tanpa regulasi jelas.

“Oleh karena itu saya sebagai Ketua Pansus Parkir mendesak kepada Gubernur DKI Jakarta untuk segera menerbitkan pergub aturan yang baru terhadap perparkiran, karena aturan pergub yang lama sudah tidak relevan,” pungkasnya. (Z-2)