Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUKUHAN Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar orang Papua masih terus menuai beragam penolakan. Onesimus Indey yang juga adalah cucu kandung Pahlawan Nasional dari Papua, Marthen Indey mengatakan, dirinya merasa terganggu dengan informasi itu.
"Kami masyarakat pesisir ini mulau dari Skouw sampai Sarmi, kami punya kepala suku masing-masing, kami punya Ondoafi. Kalau bapa Lukas sebagai Gubernur itu kami akui, tapi kalau sebagai kepala suku besar secara umum, saya tidak setuju. Panggil dulu semua Ondoafi dari kampung-kampung, dari semua suku-suku untuk nobatkan dia, baru kami akui," tegas Onesimus.
Menurut tokoh masyarakat Depapre, Kabupaten Jayapura ini, tidak mungkin seluruh wilayah Papua dengan sekitar 250 suku ini bisa memiliki satu orang kepala suku, karena semua suku sama kedudukannya dan sederajat.
"Semua suku dan kampung-kampung di wilayah pantai ini punya pemimpinnya masing-masing. Begitu juga suku-suku di pegunungan. Kalau Gubernur ya hanya satu, untuk umum bagi kami semua," kata Onesimus di Jayapura, Rabu (12/10/2022).
Informasi tentang pengangkatan Lukas sebagai kepala suku besar tersebut, adalah satu dari beragam informasi yang belakangan ini bermunculan dan membuat situasi di sekitar Jayapura ibarat api dalam sekam.
"Ini membuat kami resah, karena bisa mengganggu ketenteraman masyarakat di kampung-kampung," ujar Onesimus.
Keresahan Onesimus sangat beralasan lantaran masih banyak persoalan-persoalan lain terkait kasus Lukas Enembe yang menurutnya belum menemukan titik terang. Seperti, masih banyaknya para pendukung Lukas yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas, adanya kemungkinan upaya paksa yang bisa dilakukan KPK terhadap Lukas, serta tuntutan keluarga agar Lukas diperiksa oleh KPK di Lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat.
“Sudahlah, bapa Lukas ikut saja proses hukum supaya masalah cepat selesai. Kasihan mereka yang jaga rumah bapa Lukas sudah berhari-hari kasih tinggal anak, isteri, dan pekerjaan mereka. Pulang ke rumah masing-masing sudah," tutur Onesimus prihatin.
Onesimus meminta Lukas Enembe untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan berani menghadapi hukum. "Kalau bapa Lukas sudah tahu ada masalah, ya bapa sendiri yang hadapi. Jangan libatkan kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan bawa-bawa adat,” pinta Onesimus. (OL-13)
Baca Juga: KPK Yakin Tokoh Adat Papua Dukung Pemeriksaan Lukas Enembe
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved