Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan rincian formasi guru sebanyak 304 orang, tenaga kesehatan 61 orang, dan formasi tenaga teknis sebanyak 2.338.
Dalam hal ini, kata Baco, pengangkatan status hukum menjadi PPPK tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat DKI Jakarta. Khususnya untuk tenaga pendidik yang sudah lama menyandang status honorer.
“Kita berterima kasih dan mengapresiasi langkah-langkah pak gubernur dalam rangka percepatan kepastian hukum terhadap para teman-teman yang sudah dinyatakan lulus tapi enggak dilantik-lantik,” ujar Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta (22/8).
Pengangkatan PPPK tersebut, sambung Baco, dapat mematik pegawai lebih semangat dalam bekerja. Terlebih memiliki kepastian hukum yang jelas dan tepat.
Apalagi, kata Baco, terdapat oknum yang memanfaatkan situasi sebagai perantara (calo) dengan meminta sejumlah uang untuk meloloskan sebagai pegawai PPPK.
“Jadi, langkah ini (pelantikan PPPK)sudah tepat,” ungkap Baco.
Dengan demikian, Baco berharap, Pemprov DKI Jakarta juga segera melakukan hal serupa terhadap pegawai nonASN yang bekerja di dinas-dinas lain.
Tujuannya agar para pegawai memiliki status dan kepastian hukum yang jelas.
“Mudah-mudahan juga bisa berlaku, berjalan di tempat-tempat lain,” pungkas dia. (Far/M-3)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved