Berita Terbaru Pppk Hari Ini

Terkendala Administratif, Farhan Minta Maaf Gaji Honorer dan PPPK Terlambat

WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.

Bupati Bangka Pastikan Ribuan PPPK Tetap Bekerja

Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.

Kemendagri Pastikan Nasib PPPK Aman, Anggaran Belanja Pegawai Daerah tetap Terkendali

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.

Pemerintah Didorong Berdialog dengan Pemda Soal Belanja Pegawai

Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketentuan Belanja Pegawai Daerah 30% Diminta Direlaksasi

Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.

UU ASN soal PPPK Digugat ke MK, Pemohon Persoalkan Status Kerja Tak Pasti

UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.

PPPK Bisa Dipecat? MenpanRB Jelaskan Syaratnya

Instansi pemerintah juga telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ketika mengangkat PPPK.

Pemda Diminta Kreatif dan Lakukan Efisiensi Cegah PHK PPPK

PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK

Fiskal tak Sinkron, PPPK di Daerah Terancam PHK

Pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan pusat-daerah, kehilangan relevansi ketika tidak diimbangi dukungan fiskal yang memadai.

Pemkot Bandung Pastikan tidak akan PHK PPPK

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Batasi Belanja Pegawai, Ribuan PPPK Paruh Waktu di Kota Tasikmalaya Terancam PHK

Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK

Guru Non-ASN dan Beban Tanggung Jawab Negara yang Terbelah

antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.

Pemkab Bekasi Alokasikan Rp176 Miliar untuk THR ASN dan PPPK Tahun Ini

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.

Belanja Pegawai Dibatasi 30 Persen, Nasib 9 Ribu PPPK NTT di Ujung Tanduk

GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.

Kemenag Pastikan Guru Madrasah Swasta Bisa Diangkat PPPK

Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dedi Mulyadi Bantah Gaji PPPK Jabar Belum Dibayar karena Kas Kosong

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.

Wacana SPPG Jadi ASN Menyalahi Tata Kelola

Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.

32.000 Pegawai SPPG Akan Diangkat Jadi ASN PPPK, Komisi IX DPR RI : MBG Harus Berdampak

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak

32.000 Pegawai SPPG Akan Diangkat Jadi ASN PPPK, BGN akan Bangun Kantor Regional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi

32.000 Pegawai SPPG Akan Diangkat Jadi ASN PPPK, Dasco: Harus Kerja dengan Baik

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia