Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendapat laporan banyaknya para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemprov DKI Jakarta yang terlilit hutang rentenir hingga pinjaman Online.
Ida mengatakan, para PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang ke para PJLP baru yang ada di hampir semua dinas di Jakarta.
"Hampir semua dinas ada, SDA (Sumber Daya Air), Bina Marga, jadi di mana ada anak baru (PJLP) selalu didekati," ujar Ida saat dikonfirmasi, Kamis (25/7).
Baca juga : Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Kembali Dibahas
Ida menjelaskan, laporan yang diterima para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta, hanya saja kartu ATM PJLP yang berhutang akan diminta oleh para rentenir tersebut.
"Jadi setiap bulan misalnya saya dapet dari rentenir itu Rp2-3 juta tergantung gaji kita berapa. Di semua dinas hampir begitu, itu memprihatinkan," jelasnya
Menurutnya, saat ini tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengawasi seluruh Kedinasan untuk menjaga para PJLP ini terlilit hutang.
Baca juga : DPRD Bakal Panggil Disdik Jakarta Terkait Cleansing Ribuan Guru Honorer
Lebih lanjut, Ida juga mengatakan ada pihak internal Kedinasan baik ASN maupun PJLP senior yang terlibat dalam praktek pinjaman uang dilapangan yang dilakukan PJLP ini.
"Nah ini ternyata ada keterlibatan beberapa pengawas yang memang dia tahu, yang mengawasi PJLP baru," ujarnya.
"Saya berharap ini tidak terjafi dan tidak ada lagi kawan-kawan kita PJLP untuk ngutang ke rentenir bunganya luar biasa," imbuh Ida.
Saat ini, Ida masih belum bisa merinci jumlah PJLP yang terjerat pinjol. Namun, dia menyebut sudah banyak laporan terkait hal itu dari PJLP yang ada di Jakarta.
”Hampir semua dinas ada. Walaupun tidak 100%, tapi banyak banget,” pungkas Ida. (P-5)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved