Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta bisa sangat dipengaruhi oleh kinerja gubernur yang pernah menjabat sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi mengatakan situasi tersebut bisa saja menjadi sikap dominan warga Jakarta dalam memilih calon gubernurnya pada pilkada kali ini. Sehingga partai politik dalam mengusung calonnya harus betul-betul memerhatikan tentang rekam jejak tersebut.
"Bisa saja situasi itu mempengaruhi, itulah sebab PDIP jangan sampai ajukan Ahok kembali, tidak akan berhasil," ujarnya, Rabu (19/6).
Nama mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dinilai berpeluang besar untuk terpilih. Anies juga dinilai sangat bersaing yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun kekuatan koalisi akan sangat menentukan kekuatan tersebut.
Baca juga : PDIP Persilahkan Anies Baswedan Daftar Cagub DKI
"Faktor kekuatan koalisi, jika koalisi kuat, semisal bagi Anies didukung PDIP, dan koalisi perubahan, maka ini potensial bisa meraup suara mayoritas berdasar hitungan pileg kemarin, terlebih jika Anies disandingkan dengan tokoh yang memiliki karakter berbeda dari Anies, semisal Tri Rismaharini, ini sangat menarik," ungkapnya.
Di sisi lain fktor keterlibatan Jokowi jika dia kembali memihak seperti saat Pilpres 2024 maka Ridwan Kamil berpeluang menang. Hal ini akan semakin menjadi penanda paling terlihat jika RK disandingkan dengan Ketum PSI yang juga putra bontot presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
" Ini tentu memudahkan tafsir bahwa mereka didukung kekuasaan," imbuhnya.
Baca juga : Ini Kata Ganjar Pranowo soal Dukungan PDI Perjuangan ke Anies Baswedan
Sedangkan bagi partai Golkar tidak menguntungkan mengusung RK di Jakarta, sebab Golkar bisa kehilangan peluang di Jawa Barat jika tanpa RK.
Sementara itu juru bicara PSI Dedek Prayudi belum bisa memastikan ketuanya maju dalam pilkada khususnya Jakarta.
"Kami belum bisa memastikan Mas Kaesang maju karena belum ada konversi (putusan MA) apakah jadi PKPU misalnya. Berarti itu tanggung jawab KPU. Apalah akan diubah undang-undangnya maka itu jadi tanggung jawab DPR Kita tunggu Agustus nanti," jelasnya.
Baca juga : Survei: Ahok dan Anies Posisi Teratas Calon Gubernur Jakarta
Di sisi lain Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menerangkan partainya sangat selektif mendukung calon kepala daerah termasuk Anies Baswedan..
"Iya proses setiap proses ada prosesnya, presiden ada prosesnya, kepala daerah ada prosesnya. Kan stempelnya juga beda daftar ke KPU juga beda jadi prosesnya itu juga berbeda. Jadi Pak Anies adalah salah satu kandidat, ya kan, diusulkan umpamanya tadi teman-teman bilang DPD udah ya ketemu, kita ini yang ditunggu oleh struktur itu bukan pertemuan calon kepala daerah dengan pengurus DPW atau DPD," paparnya.
Dia pun memaparkan pentingnya komunikasi antar partai politik serta sejumlah nama kader PKS yang bisa menjadi cawagub nantinya.
"Ya di situlah pentingnya komunikasi, makanya jangan buru-buru. Banyak (cawagub) pertama orang di DKI umpamanya ada Pak Mardani Ali Sera, artinya dia bisa nomor 1 bisa jadi nomor 2. Kalau tadi disebut sebut ada Pak Sohibul Iman ada kita kan punya Kang Aher juga mantan Gubernur Jabar, boleh tidak kalau ke Jakarta itu boleh saja boleh," tukasnya. (Sru/Z-7)
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved