Berita Terbaru Pkpu Hari Ini

Ketua Komisi II DPR Jelaskan 3 Masalah Besar Regulasi Pemilu

KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai sistem hukum kepemiluan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.

AKPI Tingkatkan Kompetensi Kurator Lewat Pendidikan Lanjutan

AKPI meningkatkan kapasitas dan memperbarui wawasan dalam menghadapi dinamika perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Eratex Djaja Bantah Ada PKPU, Sebut Tagihan Rp1,49 tak Benar

PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU

Gagal Bayar, PT BDS Milik Pemkab Bandung Diadukan ke Pengadilan Niaga

Permohonan PKPU tersebut muncul akibat gagal bayarnya PT. Bandung Daya Sentosa terhadap supplier-nya yaitu PT Triboga Pangan Raya senilai Rp23,1 miliar.

Keputusan KPUD Kendal Tolak Pendaftaran Dico-Ali Dinilai Tepat

PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.

Ketua Bawaslu RI Minta PKPU Pilkada 2024 Cepat Disosialisasikan

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.

Komisi II DPR RI Setujui Revisi PKPU 2024, Mardani Ali Sera: Pilkada Akan Lebih Demokratis dan Transparan

Anggota Komisi II, Mardani Ali Sera, menilai aturan baru ini akan membuat Pilkada 2024 lebih demokratis dan transparan.

Terbitnya PKPU Bukti Perjuangan Rakyat Kawal Putusan MK tidak Sia-Sia

ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah perjuangan rakyat.

Revisi PKPU Pilkada Disetujui, DPR: Kami Penuhi Janji Kami

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut DPR RI sudah memenuhi janjinya dengan menyetujui Revisi perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan di Pilkada

Perubahan PKPU tak Hapus Dosa DPR

Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan proses revisi PKPU Nomor 8/2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan mahal.

Menkumham: PKPU Pilkada Diundangkan Hari Ini

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya bakal langsung melakukan harmonisasi PKPU Pilkada 2024 tersebut.

Tok! DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK

DPR RI mengesahkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2024 yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (25/8).

KPU Yakin DPR Tak Utak-atik PKPU Pilkada 2024

Ketua KPU Mochammad Afifuddin yakin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan mengutak-atik draft PKPU Pilkada 2024

KPU Didesak Patuhi MK dan Terbitkan PKPU Pilkada 2024

KPU didesak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah memutuskan ambang batas 7,5 persen dan batas minimum usia calon di Pilkada 2024.

KPU akan Bahas PKPU Dengan DPR Merujuk Putusan MK

KPU RI  mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI untuk mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) membahas PKPU. 

Beredar Surat Permintaan Pembahasan Putusan MA ke Komisi II, Ini Penjelasan KPU

Ketua KPU RI  Mochammad Afifuddin memberikan penjelasan terkait beredarnya surat permintaan konsultasi dan konsinyering KPU kepada Komisi II DPR RI  RI dalam rangka membahas putusan MA.

KPU Ikut Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada

KPU menjelaskan Pasal 11 dan pasal-terkait di Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera diubah menyesuaikan putusan MK.

DPR dan Pemerintah Setuju Draf PKPU Sesuai Putusan MK, Senin Disahkan

 PKPU itu akan memuat sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

KPU Kirim Surat ke Daerah untuk Berpedoman pada Putusan MK

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut pihaknya akan segera menyampaikan surat edaran kepada KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota untuk mempedomani putusan MK.

KPU Jangan Tersandera Rapat Konsultasi dengan DPR

Dalam rapat koordinasi yang disebut bisa menjadi peluang terjadinya kecurangan, maka sikap KPU merupakan kunci.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia