Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu segera dipercepat di DPR, mengingat pentingnya regulasi tersebut dalam menentukan kualitas demokrasi ke depan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan percepatan pembahasan RUU Pemilu penting karena pemilu menyangkut kedaulatan rakyat.
“Tentu saja, karena pemilu mencakup hajat hidup orang banyak yang dimanifestasikan dalam suara rakyat yang secara merdeka dan berdaulat menyampaikan pilihannya,” ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (18/4).
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang, termasuk melalui pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Atas dasar itu, PDIP mendorong adanya kerja sama lintas fraksi di DPR agar pembahasan RUU Pemilu tidak berlarut-larut. “PDI Perjuangan mendorong kerja sama dengan fraksi-fraksi agar segera dilakukan pembahasan Undang-Undang Pemilu,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa PDIP telah melakukan berbagai persiapan internal untuk merumuskan isu-isu strategis dalam revisi UU Pemilu. Persiapan tersebut dilakukan melalui sejumlah forum diskusi dan workshop yang digelar secara berkala.
“PDI Perjuangan telah mempersiapkan dengan mengadakan berkali-kali workshop untuk membahas isu-isu strategis terkait sistem pemilu, ambang batas minimal, dan juga bagaimana meningkatkan independensi dari penyelenggara pemilu,” jelas Hasto.
Menurutnya, percepatan pembahasan RUU Pemilu menjadi krusial karena tahapan pemilu membutuhkan waktu panjang dan harus dirancang secara cermat sejak awal.
“Percepatan ini penting agar seluruh tahapan pemilu dapat dipersiapkan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkasnya. (Dev/P-3)
Jika RUU Pemilu berasal dari inisiatif pemerintah, maka potensi tarik-menarik kepentingan partai dapat diminimalkan sejak awal pembahasan.
DIREKTUR Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah mengungkapkan pembahasan revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) kerap berjalan lambat karena menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik antarpartai.
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Ia berharap pembahasan resmi RUU Pemilu dapat segera bergulir dalam waktu dekat melalui panitia kerja (panja) atau mekanisme lainnya.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Menurut Netty, pengesahan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
ANGGOTA DPR RI Komisi VI Ahmad Labib mengapresiasi capaian Indonesia dalam ketahanan energi global.
Pengesahan UU tersebut dilakukan setelah melalui proses panjang dalam agenda legislasi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved