Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi ketegasan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan Pemprov DKI tidak terlibat secara langsung terkait Ajang Formula E dan dipastikan pelaksanaannya tidak lagi menggunakan APBD Jakarta.
"Saya sangat setuju dengan statement Pak Heru. Sudahlah, Pemprov DKI Jakarta jangan terbebani urusan Formula E lagi, serahkan sepenuhnya ke swasta," ucap Aditya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga meminta Pj Gubernur dan Pemprov fokus pada hal-hal prioritas yang sangat dibutuhkan warga DKI.
Baca juga: Bamsoet Pastikan Formula E akan Digelar dengan Dana Swasta
"Banyak yang lebih penting yang harus dikerjakan seperti penanggulangan banjir, kemacetan, dan penataan wilayah. Kasihan warga DKI kalau Gubenurnya dipaksa ngurusin Formula E saja," tegasnya.
William juga meminta agar pelaksanaan Formula E dilakukan secara Business to business. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara, sambung William, harusnya bisa mandiri mencari sponsor untuk ajang balap mobil listrik tersebut. (OL-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved