NEWSTICKER

Ditahan imbang PSIM, Persija di Posisi 3 Liga 1

Real Madrid vs Alaves 2-1: Mbappe dan Vinicius Cetak Gol

Dulu Juara Liga Primer, Leicester Kini Degradasi ke Kasta Ketiga

Aksi Kocak Marcus Thuram saat Inter Singkirkan Como

Chelsea Hancur di Tangan Brighton, Pemain tak Punya Nyali

PSI Dukung Formula E Dibiayai Swasta, Jangan Lagi Bebani APBD

Putri Anisa Yuliani

18/1/2023 11:15

PSI Dukung Formula E Dibiayai Swasta, Jangan Lagi Bebani APBD — Pembalap beradu kecepatan pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta.(ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

SEKRETARIS Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi ketegasan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan Pemprov DKI tidak terlibat secara langsung terkait Ajang Formula E dan dipastikan pelaksanaannya tidak lagi menggunakan APBD Jakarta.

"Saya sangat setuju dengan statement Pak Heru. Sudahlah, Pemprov DKI Jakarta jangan terbebani urusan Formula E lagi, serahkan sepenuhnya ke swasta," ucap Aditya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga meminta Pj Gubernur dan Pemprov fokus pada hal-hal prioritas yang sangat dibutuhkan warga DKI.

Baca juga: Bamsoet Pastikan Formula E akan Digelar dengan Dana Swasta

"Banyak yang lebih penting yang harus dikerjakan seperti penanggulangan banjir, kemacetan, dan penataan wilayah. Kasihan warga DKI kalau Gubenurnya dipaksa ngurusin Formula E saja," tegasnya.

William juga meminta agar pelaksanaan Formula E dilakukan secara Business to business. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara, sambung William, harusnya bisa mandiri mencari sponsor untuk ajang balap mobil listrik tersebut. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

Ambang Batas Berjenjang Dinilai Bukan Solusi
27/4/2026 16:50
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Perdebatan Ambang Batas Berjenjang Kian Dalam
27/4/2026 16:45
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Pekalongan Terkait Dugaan Korupsi Jasa Outsourcing
20/4/2026 22:53
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
Data KPK: Legislator DPRD Paling tak Patuh Serahkan LHKPN
10/4/2026 20:07
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Soroti Penyalahgunaan Aset hingga Manipulasi AI di JAKI, Kevin Wu : Umumkan ke Publik Kebenarannya
07/4/2026 16:28
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Waspadai Cuaca Ekstrem, DPRD Minta Pemkot Bandung Cek Pohon dan Tiang Reklame
06/4/2026 18:49
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
DPRD DKI Percepat Pembahasan Tata Kelola Sampah, Target Rampung dalam 4 Bulan
29/4/2026 17:32
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sarjana Jaya Ungkap Kerugian Pengelolaan Parkir di Jakarta Capai Ratusan Juta Rupiah per Tahun
29/4/2026 17:10
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
DPRD DKI Desak Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Peredaran Air Keras
29/4/2026 13:50
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Atasi Parkir Liar, DPRD DKI Desak Penerapan Sistem Nontunai di Tanah Abang
24/4/2026 11:33
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Pansus Sebut Bantargebang Butuh Tambahan Anggaran dalam Pengelolaan Sampah
22/4/2026 16:24
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pansus Parkir Desak Gubernur Terbitkan Pergub, Bongkar Potensi Kebocoran Rp45 Miliar
21/4/2026 08:00
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.

LOAD MORE

Opini

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan
29/4/2026 19:31
Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa
29/4/2026 16:10
Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka
29/4/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

$UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\$

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\
27/4/2026 05:00
Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh
20/4/2026 05:00
Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan
13/4/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved