Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan sikap Fraksi Partai Gerindra tidak akan berubah terhadap hak interpelasi yang diusulkan oleh PDIP dan PSI. Ia mengatakan, Partai Gerindra akan tetap menolak pengusulan hak interpelasi Formula E.
Menurut dia, KPK memang saat ini tengah memulai langkah untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi Formula E. Namun, hal itu tidak akan menggoyahkan dukungan Gerindra terhadap penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
"Interpelasi kan nggak ada hubungan sama korupsi. Silahkan saja KPK sesuai kewenangannya, silahkan. Pemda ya harus mengikuti aturan," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (5/11).
Baca juga: KPK Selidiki Korupsi Formula E, Wagub DKI: Anggaran Dibahas Transparan dengan DPRD
Ia pun mengatakan, isu korupsi yang ditelaah KPK baru sebatas dugaan dan masih proses pengumpulan bukti. Untuk itu, bisa saja kemudian KPK tak menemukan unsur pidana korupsi dalam Formula E.
"Belum tentu. Kan baru pengumpulan data kalo saya baca. Kan tidak bisa. Itu yang bisa nentukan ada atau enggaknya KPK, yang lain saya kira nggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, KPK pada Rabu (3/11) lalu memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Dispora sendiri berperan membayar dana 'commitment fee' Formula E sebesar Rp560 miliar yang dilakukan secara bertahap pada 2019 dan 2020 lalu. Sementara itu, penyelenggaraannya akan dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). (OL-4)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved