Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan sikap Fraksi Partai Gerindra tidak akan berubah terhadap hak interpelasi yang diusulkan oleh PDIP dan PSI. Ia mengatakan, Partai Gerindra akan tetap menolak pengusulan hak interpelasi Formula E.
Menurut dia, KPK memang saat ini tengah memulai langkah untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi Formula E. Namun, hal itu tidak akan menggoyahkan dukungan Gerindra terhadap penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
"Interpelasi kan nggak ada hubungan sama korupsi. Silahkan saja KPK sesuai kewenangannya, silahkan. Pemda ya harus mengikuti aturan," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (5/11).
Baca juga: KPK Selidiki Korupsi Formula E, Wagub DKI: Anggaran Dibahas Transparan dengan DPRD
Ia pun mengatakan, isu korupsi yang ditelaah KPK baru sebatas dugaan dan masih proses pengumpulan bukti. Untuk itu, bisa saja kemudian KPK tak menemukan unsur pidana korupsi dalam Formula E.
"Belum tentu. Kan baru pengumpulan data kalo saya baca. Kan tidak bisa. Itu yang bisa nentukan ada atau enggaknya KPK, yang lain saya kira nggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, KPK pada Rabu (3/11) lalu memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Dispora sendiri berperan membayar dana 'commitment fee' Formula E sebesar Rp560 miliar yang dilakukan secara bertahap pada 2019 dan 2020 lalu. Sementara itu, penyelenggaraannya akan dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). (OL-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved