Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Demokrat mendukung penuh pelibatan KPK serta lembaga nonpemerintah yang berkecimpung dalam pemantauan antikorupsi dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Misan Samsuri menyebut pelibatan KPK dan lembaga pemantauan anti korupsi memang penting agar proses pemilihan wagub DKI bebas dari konflik kepentingan.
"Oh iya saya dukung sekali. Isu ini memang sangat sensitif. Kami juga ingin membuktikan bahwa tidak ada apa-apa dalam pemilihan ini. Hal ini perlu dibuktikan dengan pelibatan KPK," kata Misan saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (23/2).
Dengan posisinya sebagai wakil ketua DPRD, Misan pun akan mengupayakan hal itu dengan menyuarakannya kepada jajaran pimpinan DPRD saat rapat pimpinan gabungan (rapimgab) selanjutnya.
Baca juga: KPK Dapat Cegah Transaksional Pemilihan Wagub
Sementara itu, ia mengaku belum mencium adanya gejala politik transaksional dalam pemilihan wagub.
"Sejauh ini saya belum melihat ada tanda itu. Semua berjalan normatif saja," ungkapnya.
Sebelumnya, isu politik uang muncul di tengah upaya DPRD DKI memproses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Isu politik uang dikhawatirkan oleh 68% responden survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP).
Peneliti LKSP Hafidz Muftysani menyebut isu ini mengemuka karena pemilihan wagub dilakukan anggota DPRD DKI lewat voting tertutup.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubeidillah Badrun menyebut harus ada pelibatan KPK serta LSM yang bergerak di bidang antikorupsi secara resmi untuk menghindari politik transaksional.
Ada dua kandidat wagub yang akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta berdasarkan UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved