Atasi Diskriminasi Pekerja Perempuan dan Pekerja Anak, Pemerintah Rangkul Kadin

MENTERI Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga meneken MoU dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk bersinergi dengan pelaku usaha.

"Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas perempuan pelaku usaha di bidang ekonomi, sosial, dan hukum, serta pemenuhan hak anak," kata Bintang dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, ruang lingkup Nota Kesepahaman itu berisi antara lain: 1) penguatan kapasitas dan promosi bagi perempuan pelaku usaha; 2) peningkatan perlindungan hak perempuan serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja; 3) pencegahan pekerja anak; dan 4) peningkatan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Kerja sama ini dinilai menjadi kekuatan berharga bagi percepatan pencapaian isu-isu prioritas pembangunan PPPA, khususnya pada isu terkait kewirausahaan perempuan, serta penurunan pekerja anak.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Indonesia, Nita Yudi mengatakan, masih banyak tenaga kerja perempuan yang diperlakukan secara tidak adil, mengalami pelecehan, dan sebagainya. Diskriminasi tersebut menghambat partisipasi perempuan di bidang ekonomi.

"Karena itu, diperlukan upaya dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang menjamin hak-hak dasar pekerja perempuan,” serunya.

Guna meningkatkan akses dan manfaat keterampilan yang saat ini masih didominasi kaum laki-laki, Nita menyarankan agar perempuan juga mendapat pembekalan pendidikan vokasi

"Pendidikan vokasi juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan peningkatan kegiatan ekonomi, khususnya bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan. Pada akhirnya, pertumbuhan Indonesia bisa berkualitas apabila sumber daya manusianya juga berkualitas," katanya. (H-2)