Kasus Daycare Yogyakarta Disorot! Menteri PPPA Janji Kawal Perlindungan Anak Korban

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses penanganan berjalan adil dan transparan serta berpihak pada korban. Ia menyebut kasus ini harus menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang.

"Saya sudah datang ke Yogyakarta, dengan satu tujuan, bagaimana kita bersama-sama melihat kasus yang terjadi di Yogyakarta yang sedang menjadi perhatian publik. Kami memastikan seluruh proses berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban. Kasus daycare yang tidak berjalan sesuai standar pengasuhan dan perlindungan anak harus menjadi perhatian serius agar tidak kembali terulang di masa mendatang," kata Menteri PPPA, Selasa (28/4).

Ia mengatakan, dari hasil dialog bersama para orang tua korban, pihak korban menyampaikan tiga kebutuhan utama, yakni penegakan hukum yang transparan, pendampingan menyeluruh, serta jaminan pembiayaan bagi anak-anak korban. Aspirasi ini dinilai menjadi catatan penting dalam upaya memberikan perlindungan maksimal.

Baca juga : Kekerasan di Daycare Little Aresha Lebih Sistematis, KPAI Desak Usut Tuntas

Menanggapi hal tersebut, Arifah menyebut tuntutan yang disampaikan para orang tua sejalan dengan agenda Pemerintah Kota Yogyakarta. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar proses penanganan dapat berjalan efektif dan terintegrasi.

"Sesungguhnya apa yang diinginkan oleh orang tua itu sudah menjadi catatan dan sudah menjadi agenda dari pemerintah kota. Artinya ini nyambung, tinggal nanti prosesnya kita kawal bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dalam aspek regulasi, perizinan, hingga pengawasan terhadap penyelenggaraan daycare. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah melakukan asesmen sejak awal kasus mencuat. Menurutnya, penanganan tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga harus mencakup pemulihan psikologis korban dan keluarga.

"Ke depan, pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat regulasi, perizinan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan daycare agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Kami berharap Yogyakarta dapat menjadi titik awal evaluasi nasional untuk memastikan seluruh daycare di Indonesia memenuhi standar perlindungan anak secara optimal," pungkasnya. (Fik/P-3)