Editorials

Berpesta dengan Dana Bansos

PESTA demokrasi merupakan sebutan yang biasa dipakai untuk hajatan pemilu. Unsur biaya tentu tidak bisa dipisahkan dari sebuah pesta. Tiap partai politik dan calon anggota legislatif pun berupaya menarik dukungan warga negara yang memiliki hak pilih demi meraih kemenangan. Upaya itu tentu tidak murah.

Pemilu Damai tanpa Kekerasan

SALAH satu ukuran kesuksesan pemilihan umum ialah pemilu tersebut berlangsung aman dan damai. Namun, kita khawatir pemilu yang aman dan damai itu tak tercapai.

Mewujudkan Demokrasi yang Tertib

PEMILIHAN umum bukan hanya pesta, melainkan juga sebuah pertandingan akbar. Itulah sebabnya pemilu memerlukan wasit atau hakim yang adil dan tegas. Tanpa itu, pemilu hanya akan jadi ajang sikut politik dan kemenangan rakyat ti­dak akan tercapai.

Menghukum Pelaku Politik Uang

CACAT terparah dalam demokrasi di negeri ini ialah praktik politik transaksional. Disebut cacat lantaran orang memilih partai politik, anggota legislatif, atau pejabat publik bukan karena baik kompetensi maupun integritas mereka, melainkan karena pemberian uang atau materi.

Menguji Kualitas Kampanye

SALAH satu babak penting perjalanan demokrasi di negeri ini akan dimulai besok. Hal itu ditandai dengan digulirkannya kampanye terbuka partai politik menjelang Pemilu Legislatif  9 April 2014.

Malapetaka Asap

KABUT asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus berkembang dalam skala luas. Ia kejahatan yang membawa malapetaka. Disebut kejahatan karena kebakaran itu disengaja. Ia bukan kebakaran, melainkan pembakaran.

Hormati Proses Hukum Century

KENDATI sudah memasuki babak baru di meja hijau, kasus bailout Bank Century tetap saja tak bisa lepas dari nuansa politik. Bukan saja karena nama-nama yang terkait atau dikait-kaitkan dengan kasus penggelontoran dana Rp6,7 triliun tersebut merupakan pejabat di pucuk pimpinan negeri ini, melainkan juga karena komentar-komentar yang mengiringi kasus Century amat lekat dengan aroma politik.

Mengawasi Menteri Caleg

SEJATINYA tidak ada yang keliru dengan keikutsertaan kalangan eksekutif sebagai calon anggota legislatif (caleg). Bahan pejabat sekelas menteri yang mestinya fokus dengan tugas membantu presiden melancarkan jalannya roda pemerintahan pun boleh menjadi caleg karena aturan memang tidak melarang hal tersebut.

Saatnya Rakyat Bersikap

PEMILIHAN umum ialah hajatan luar biasa penting untuk mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Yang jadi pertanyaan, masih patutkah misi suci itu kita cuatkan jika hampir seluruh anggota DPR saat ini kembali mencalonkan diri?

Mengungkap Peran Sri Mulyani

KESALAHAN terbesar dalam kehidupan bernegara terjadi bila kebijakan penting diambil bukan berdasarkan peraturan, melainkan berpijak pada insting.

Bola PK di Tangan MA

KEADILAN ialah hak setiap warga negara yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hak itu melekat dan dijamin oleh konstitusi. Karena itu, pengadilan tidak boleh membatasi upaya para pencari keadilan dengan membatasi pengajuan peninjauan kembali (PK) hanya satu kali.

Mengawal Babak Baru Kasus Century

KASUS megaskandal bailout Bank Century akhirnya memasuki babak baru. Kemarin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk pertama kalinya menyidangkan kasus penggerojokan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun tersebut.

Wajah Renta Pertahanan Kita

WAJAH asli kekuatan sistem pertahanan negeri ini kembali tergambar jelas dari peristiwa meledaknya gudang amunisi milik Komando Pasukan Katak TNI-AL di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin.

Menanti Ketegasan untuk Corby

KEDAULATAN dan hukum ialah dua hal sakral bagi negara. Namun, kesakralan hukum dan kedaulatan sangat bergantung pada penegakannya. Saat pemerintah, yang merupakan abdi bangsa, setia menegakkan kedaulatan dan hukum, barulah itu bermakna dan bertaji.

Kejahatan bukan Bencana

KEBAKARAN hutan telah menjadi rutinitas tahunan yang seakan tidak pernah ada penyelesaian. Kabut asap pun selalu menghadirkan kesengsaraan di kala musim kemarau datang menggantikan musim penghujan.

Menghalalkan Sertifikasi Halal

KEBIJAKAN dan kebajikan ialah dua kata tak terpisahkan. Kebijakan publik semestinya senantiasa menghasilkan kebajikan untuk sebanyak-banyaknya orang

Pemerintah, Sudahlah

PEMERINTAH yang baik ialah pemerintah yang mau memahami keinginan publik, bukan pemerintah yang suka-suka. Sayangnya, pemerintah idaman seperti itu belum sepenuhnya dimiliki rakyat negeri ini

Menantang Pemerintahan Mendatang

MANA yang lebih penting, mengalokasikan anggaran negara untuk subsidi yang faktanya sebagian terbuang percuma karena tidak produktif, atau memaksimalkan anggaran itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di seluruh pelosok negeri?

Mentalitas Sok Kuasa

BESARNYA biaya untuk menjadi anggota dewan telah mendorong banyak wakil rakyat mempraktikkan politik transaksional. Namun, buruknya mentalitas membuat perilaku korup itu menjadi jauh lebih parah.

Menghukum Wakil yang Lancung

PERBINCANGAN khalayak bahwa politik transaksional telah menggerogoti demokrasi elektoral kian memperoleh pembenaran. Banyak elite di Republik ini bersekutu bukan untuk memeras otak bertarung konsep demi sebesar-besar kemaslahatan rakyat, melainkan ‘bergandengan tangan’ untuk sebesar-besarnya mengeruk pundi-pundi uang negara.

Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI

Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?

Demokrasi di PTN Tinggal Teori