SAAT ini dan di masa mendatang, negara ini tak boleh lagi mengandalkan sumber daya alam sebagai sarana mencapai kemajuan, tetapi sumber daya manusia. Kita bisa mengandalkan sumber daya manusia hanya bila kita memiliki sistem pendidikan yang memadai.
Kurikulum salah satu alat ukurnya. Kurikulum ibarat bahtera yang mengantarkan anak bangsa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan guru sebagai nakhodanya.
Begitu pentingnya kurikulum, tidak mengherankan ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengintroduksi kurikulum 2013, hal itu kontan menjadi wacana. Banyak yang mempersoalkannya, tetapi tak sedikit pula yang mengamininya. Kemendikbud berkukuh menerapkan kurikulum 2013. Anggaran besar telah digelontorkan, Rp1,2 triliun untuk penggandaan 72,8 juta eksemplar buku dan Rp1,09 triliun untuk pelatihan guru.
Penerapan kurikulum 2013 tak lantas meredam kontroversi. Banyak kalangan mengatakan keputusan menerapkan kurikulum 2013 tergesa-gesa, cenderung dipaksakan.
Ketika pemerintahan berganti, Kementerian Pendidikan dan KebudaÂyaan mengkaji ulang kurikulum 2013. Pekan lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memutuskan kurikulum 2013 diterapkan parsial, dipakai di 6.221 sekolah yang dianggap siap.
Kita mengapresiasi langkah Mendikbud. Pemerintahan baru jangan ragu meninjau ulang kebijakan lama yang dianggap tidak pas. JaÂngan khawatir disebut ganti menteri ganti kurikulum bila itu demi perbaikan sistem pendidikan kita.
Namun, kita hendak mengingatkan bahwa tidak boleh dalam satu negara sekolah-sekolah menerapkan kurikulum berbeda. Penerapan kurikulum berbeda akan menghasilkan lulusan yang berbeda pula kemampuannya.
Bila kurikulum 2013 ternyata bagus sehingga sekolah-sekolah yang menerapkannya menghasilkan lulusan hebat, negara mendiskriminasi sekolah-sekolah yang tidak memakainya. Namun, bila kurikulum 2013 buruk, negara mengorbankan sekolah-sekolah yang menerapkannya.
Karena itu, Kemendikbud harus mengevaluasi penerapan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang memakaiÂnya. Evaluasi mesti menyangkut konten dan kesiapan.
Bila evaluasi menunjukkan kurikulum 2013 memadai, Kemendikbud segera memutuskan semua sekolah harus menerapkannya. Namun, bila evaluasi memperlihatkan kurikulum 2013 buruk, jangan ragu untuk tidak memakainya dan kembali ke kurikulum lama. Bersamaan dengan itu, kementerian tetap harus menyusun dengan hati-hati kurikulum baru karena kebutuhan pendidikan berubah seiring dengan perkembangan zaman.
Yang tak kalah pentingnya ialah kualitas guru. Kita berulang kali gonta-ganti kurikulum, tetapi pendidikan di negeri ini seperti tak juga naik kelas. Itu menandakan guru tak cukup piawai menakhodai bahtera kurikulum.
Mendikbud telah mengintroduksi gerakan memuliakan guru pada Hari Guru 25 November 2014. Itu langkah awal untuk meningkatkan kualitas guru. Menjadi guru itu mulia, baik dari sisi fungsi maupun status, sehingga orang-orang hebat mau menjadi guru.
Kita optimistis dengan anggaran pendidikan melimpah plus kurikulum memadai serta guru hebat dan mulia, bangsa ini akan mencapai kemajuan setara dengan bangsa-bangsa lain.
Berita Lainnya
-
09/8/2025 05:00
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
08/8/2025 05:00
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
07/8/2025 05:00
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
06/8/2025 05:00
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
05/8/2025 05:00
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
04/8/2025 05:00
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
02/8/2025 05:00
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
01/8/2025 05:00
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
31/7/2025 05:00
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
30/7/2025 05:00
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
29/7/2025 05:00
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
28/7/2025 05:00
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
26/7/2025 05:00
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
25/7/2025 05:00
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
24/7/2025 05:00
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
23/7/2025 05:00
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.