Dari Priayi Menjadi Abdi

MELAYANI tampaknya menjadi satu kata yang sangat asing dalam sistem birokrasi di negeri ini. Padahal, melayani menjadi salah satu determinan penting agar birokrasi dapat melakukan fungsinya mengayomi dan mengabdi pada  masyarakat secara optimal. Mental melayani yang dimiliki pegawai negeri sipil sebagai subjek birokrasi layu terlalu lama. Yang hadir ialah mental priayi yang justru ingin dilayani dan dihormati. Padahal, PNS semestinya bukan priayi, melainkan abdi.

Inovasi dan kreativitas pelayanan publik tidak berkembang karena para pelaku utamanya justru kerap memosisikan diri sebagai pihak yang ingin dilayani. Ironisnya, paradigma salah kaprah itu sudah mengakar puluhan tahun. Menjadi PNS seolah hanya untuk urusan status dan demi kedudukan sosial yang lebih tinggi ketimbang yang lain. Mereka ingin menjadi PNS hanya untuk mengejar zona aman dan keterjaminan hidup tanpa memedulikan kinerja yang kerap asal-asalan dan apa adanya.

Mereka lupa bahwa sejatinya tugas utama mereka ialah melayani rakyat. Di luar negeri mereka yang bekerja dalam birokrasi pemerintah bahkan disebut civil servant atau pelayan masyarakat. Istilah civil servant itu mengisyaratkan sebuah fungsi. Di sini, di negeri ini, mereka disebut pegawai negeri sipil. Jelas sekali istilah PNS mengisyaratkan status, kedudukan. bukan aparat atau pejabat.

Karena itu, kita harus mengubah mental PNS kita dari ingin dilayani menjadi melayani dan mengabdi. Untuk itu, mereka dituntut kreatif, inovatif, dan disiplin sebab pencapaian prestasi mereka ialah ketika mampu menjalankan pelayanan publik dengan optimal dan efisien. Karena itu, ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melontarkan gagasan bakal memberlakukan sistem reward and punishment terhadap PNS, tentu kita dukung. Nantinya, penghasilan PNS tidak hanya dibedakan atas dasar golongan, tapi juga berdasarkan prestasi mereka dalam melayani kepentingan publik.

Dalam bahasa Yuddy, penghargaan dan penghasilan PNS yang rajin dengan pegawai yang bekerja asal-asalan harus dibedakan sehingga nantinya bangsa ini akan memiliki postur aparatur sipil negara yang berkualitas, berintegritas, profesional, terbatas, tapi sejahtera. Kita yakin di balik gambaran umum publik yang buruk tentang PNS, masih ada yang punya  karakter kuat, bersih, jujur, berakal sehat, dan berdaya juang tinggi.

Di antara mereka yang berkarakter malas, curang, dan bahkan cenderung koruptif, tentu masih ada PNS yang memang betul-betul ingin mendayagunakan kemampuan menjadi pelayan publik. Dari situlah sejatinya benih-benih kreativitas pelayanan dapat ditumbuhkan. Sistem reward and punishment akan membuat benih yang bagus berkembang kian bagus, juga mengikis gulma yang selama ini menempel tanpa guna.

Namun, kita ingin mengingatkan kepada pemerintah, jangan sampai gagasan itu cuma janji yang terucap sekadar menyemarakkan Hari Korpri. Janji itu mesti cepat direali¬sasikan dengan segera menetapkan konsep reward and punishment yang pas untuk PNS. Bagaimanapun negara dan bangsa ini harus mulai memaksa diri untuk berpikir dan bertindak efisien. Menata birokrasi menjadi bersih dan memiliki pola pikir yang gigih dan tanggap terhadap dinamika perubahan ialah keniscayaan hari ini. Jika ditunda-tunda, selama itu pula mental-mental buruk para birokrat akan terus menguasai birokrasi dan mengubur kreativitas.