Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Menunggu Gebrakan Lanjutan Ahok
21/11/2014 00:00
BASUKI Tjahaja Purnama mulai kemarin resmi menjadi Gubernur Ke-14 DKI Jakarta dan akan mengemban tugas hingga 2017. Masih banyak tantangan bakal menghadang. Hadangan nomor satu datang dari amat rumitnya persoalan Jakarta. Sebagai ibu kota negara, pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta ialah barometer Indonesia dengan seabrek permasalahan yang sangat kompleks dan rumit.
Tantangan lainnya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Untuk melaksanakan semua program, Ahok tentu harus mendapat dukungan dan persetujuan DPRD, sementara gabungan parpol Koalisi Merah Putih di DPRD DKI tampaknya belum rela memberi karpet merah bagi Ahok. Bahkan, dalam pelantikan Ahok yang digelar di Istana Negara, unsur pimpinan DPRD yang datang hanya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Para wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, seperti Triwisaksana (PKS), Ferriyal Sofyan (Partai Demokrat), dan M Taufik (Gerindra), tak terlihat meski termasuk tamu yang diundang dalam pelantikan Ahok. Tak hanya jajaran KMP di DPRD DKI Jakarta, KMP di Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tak mengikuti pelantikan Ahok. Anggota KMP di DPRD DKI yang tidak hadir malah ke Komisi II DPR mengadukan pelantikan Ahok.
Ketidakhadiran KMP dalam pelantikan Ahok itu semakin menguatkan perseteruan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pelantikan Ahok. Kita menyesalkan sikap KMP itu. Pasalnya secara hukum formal, Ahok sah menjadi gubernur. Patut kiranya semua pihak menggunakan nalar hukum yang benar. Dalam hal ini, pengisian jabatan Gubernur DKI Jakarta harus tunduk pada ketentuan Pasal 203 ayat (1) Perppu No 1/2014 yang ketentuannya sangat jelas bahwa kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta harus diisi wakil gubernur.
Namun, setumpuk tantangan tersebut tentu tak boleh membuat Ahok surut. Rakyat Jakarta yang memilihnya secara demokratis saat berpasangan dengan Jokowi pada 2012 menganggapnya mampu menyelesaikan semua tantangan itu. Pun Ahok tak perlu ragu karena pemerintahan pusat mendukungnya penuh. Dengan berbekal dukungan rakyat dan pemerintah pusat itu, tidak ada alasan bagi Ahok untuk tidak menjalankan berbagai program demi rakyat Jakarta.
Memang, masih ada organisasi masyarakat yang menolak Ahok menjadi gubernur. Masih ada pula anggota DPRD yang mempersoalkan pelantikannya. Kita berharap mereka segera bisa menerima Ahok. Toh, dari sisi legitimasi hukum Ahok sah menjabat Gubernur DKI. Sudah saatnya seluruh rakyat Jakarta dan Pemprov DKI bergerak bersama membangun Ibu Kota. Di sisi lain, kita berharap Ahok membuka ruang komunikasi politik dengan mereka.
Persoalan Jakarta sebagai etalase Indonesia terlalu mahal bila terabaikan oleh perseteruan atau penolakan yang tidak perlu, tidak produktif, dan hanya menguras energi. Jauh lebih baik bila energi itu disalurkan secara positif dan produktif untuk membangun Ibu Kota. Mari kita beri kesempatan kepada Ahok untuk berbuat, membenahi Jakarta. Rakyat Jakarta menunggu gebrakan berikutnya dari seorang Ahok.
Tantangan lainnya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Untuk melaksanakan semua program, Ahok tentu harus mendapat dukungan dan persetujuan DPRD, sementara gabungan parpol Koalisi Merah Putih di DPRD DKI tampaknya belum rela memberi karpet merah bagi Ahok. Bahkan, dalam pelantikan Ahok yang digelar di Istana Negara, unsur pimpinan DPRD yang datang hanya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Para wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, seperti Triwisaksana (PKS), Ferriyal Sofyan (Partai Demokrat), dan M Taufik (Gerindra), tak terlihat meski termasuk tamu yang diundang dalam pelantikan Ahok. Tak hanya jajaran KMP di DPRD DKI Jakarta, KMP di Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tak mengikuti pelantikan Ahok. Anggota KMP di DPRD DKI yang tidak hadir malah ke Komisi II DPR mengadukan pelantikan Ahok.
Ketidakhadiran KMP dalam pelantikan Ahok itu semakin menguatkan perseteruan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pelantikan Ahok. Kita menyesalkan sikap KMP itu. Pasalnya secara hukum formal, Ahok sah menjadi gubernur. Patut kiranya semua pihak menggunakan nalar hukum yang benar. Dalam hal ini, pengisian jabatan Gubernur DKI Jakarta harus tunduk pada ketentuan Pasal 203 ayat (1) Perppu No 1/2014 yang ketentuannya sangat jelas bahwa kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta harus diisi wakil gubernur.
Namun, setumpuk tantangan tersebut tentu tak boleh membuat Ahok surut. Rakyat Jakarta yang memilihnya secara demokratis saat berpasangan dengan Jokowi pada 2012 menganggapnya mampu menyelesaikan semua tantangan itu. Pun Ahok tak perlu ragu karena pemerintahan pusat mendukungnya penuh. Dengan berbekal dukungan rakyat dan pemerintah pusat itu, tidak ada alasan bagi Ahok untuk tidak menjalankan berbagai program demi rakyat Jakarta.
Memang, masih ada organisasi masyarakat yang menolak Ahok menjadi gubernur. Masih ada pula anggota DPRD yang mempersoalkan pelantikannya. Kita berharap mereka segera bisa menerima Ahok. Toh, dari sisi legitimasi hukum Ahok sah menjabat Gubernur DKI. Sudah saatnya seluruh rakyat Jakarta dan Pemprov DKI bergerak bersama membangun Ibu Kota. Di sisi lain, kita berharap Ahok membuka ruang komunikasi politik dengan mereka.
Persoalan Jakarta sebagai etalase Indonesia terlalu mahal bila terabaikan oleh perseteruan atau penolakan yang tidak perlu, tidak produktif, dan hanya menguras energi. Jauh lebih baik bila energi itu disalurkan secara positif dan produktif untuk membangun Ibu Kota. Mari kita beri kesempatan kepada Ahok untuk berbuat, membenahi Jakarta. Rakyat Jakarta menunggu gebrakan berikutnya dari seorang Ahok.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved