Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja telah mendapatkan laporan modus rekayasa perolehan suara di tingkat kecamatan.
DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan kontrak pengadaan yang dilakukan KPU RI dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahkan mendapat laporan adanya rekayasa suara yang terjadi saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan provinsi.
Rapat dengar pendapat antara KPU dan DPR dijadwalkan pada Kamis (14/3).
DPR perlu tunjukkan sikap bahwa mereka memang bekerja untuk memastikan Pemilu di Indonesia berjalan sebagaimana seharusnya.
PAKAR telematika Roy Suryo mendesak agar Komisi Pemilihan Umum kembali menampilkan grafik rekapitulasi suara di situs Sirekap.
KETUA Tim Hukum AMIN, Ary Yusuf Amir, mengatakan pihaknya sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dorongan para tokoh ialah bentuk ketaatan masyarakat sipil terhadap konstitusi sekaligus kepercayaan kepada parpol sebagai perwakilan di parlemen.
Komisi II DPR RI akan meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kekisruhan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Hasto mengatakan pihaknya telah mendapatkan banyak bukti untuk membongkar kecurangan dalam pilpres dan pileg tahun ini.
Mudah-mudahan diagram batang, diagram lingkaran di Sirekap segera ditampilkan kembali.
Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) kerap dibuka dan ditutup Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengakui sengaja menutup fitur tabulasi diagram kue pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) karena ada masalah di sistem tersebut.
Partai NasDem sudah mempersiapkan berkas, data, dan kajian akademik untuk mengajukan hak angket. Tinggal menunggu langkah PDIP.
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti hilangnya diagram tabulasi rekapitulasi suara sementara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di website KPU.
Peneliti Perludem menilai, hilangnya tampilan data statistik Sirekap di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), justru melahirkan polemik baru terkait pemilu 2024.
Fraksi Partai NasDem fokus menguatkan substansi materi hak angket agar penggunaan hak tersebut tidak sekadar menjadi gimik politik.
Hadi mengaku sudah berkomunikasi dengan KPU untuk membahas polemik Sirekap
Hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan publik atas dugaan kecurangan pemilu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved