Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Isu politik uang yang diembuskan politisi PSI berujung laporan ke kepolisian. Siapa yang benar, tinggal bagaimana pembuktiannya.
Hal tersebut tersebar melalui selebaran yang ternyata benar dan sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Polisi sendiri pernah menerima laporan tindak pidana tersebut.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, akan melaporkan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest, terkait pencemaran nama baik.
Tuduhan PSI tersebut justru menurutnya bisa mencemarkan anggota DPRD jika tidak terdapat bukti yang valid.
Sebagai pejabat publik, Bupati Manggarai Deno Kamelus seharusnya menyadari bahwa dia milik publik sehingga sikapnya yang menolak sebagai sumber berita tidak lazim.
"Yang me-record semua proses itu pengadilan, bukan wartawan. Hak saya untuk menyatakan tidak boleh," ujar Bupati Manggarai
Seperti yang dikhawatirkan banyak pihak politik uang masih mewarnai Pemilu 2019. Perlu ketegasan dari aparat untuk mengusut tuntas pelanggaran pidana pemilu itu.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan bahwa lembaganya terus mengembangkan kasus Bowo Sidik tersebut.
Namun lembaga tersebut belum bisa menjelaskan progres penanganan kasus yang menyeret kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sandiaga menilai praktik politik uang saat ini sebagai gelombang tsunami. Namun, Sandiaga tidak mengungkapkan banyaknya politik uang yang dilakukan oleh kader Partainya, Gerindra.
Bawaslu Basel sudah menunggu hingga tiga hari masa kerja namun pelapor masih belum bisa menghadirkan saksi
Dugaan politik uang itu dilakukan oleh tim sukses Magdalena Manul.
Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pelanggaran Pemilu akan memanggil saksi dan pelapor terkait dengan dugaan politik uang.
Bawaslu DKI Jakarta menyatakan telah menerima laporan dugaan politik uang menjelang pemungutan suara Pemilu 2019.
BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah mengusut 27 kasus dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang Pemilu 2019.
Anggota Kepolisian Kota Tanjungpinang melakukan OTT terhadap pelaku politik uang yang bersumber dari caleg DPRD dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Gerindra.
Caleg DPR RI dari Partai Gerindra NR belum diperiksa lantaran baru selesai melahirkan. Ia jadi tersangka karena kampanye di tempat ibadah dan diduga melakukan politik uang
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, kemarin membenarkan temuan dugaan politik uang pertama terjadi Lamongan itu.
SERBUAN politik uang (money politics) di masa tenang dalam Pemilu Serentak 2019 diduga berlangsung masif.
Terdapat 11 amplop berisi masing-masing uang Rp50.000, yang disertai gambar seorang caleg DPRD Temanggung daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Kandangan dan Kedu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved