Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini masih banyak masyarakat yang menerima politik uang di Indonesia. Aliran itu biasanya diambil warga yang kesejahteraan dan pendidikannya belum baik.
"Kenapa money politik masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa (15/8).
Alex menjelaskan masih ada masyarakat yang menerima uang demi memilih salah satu calon demi menyambung hidup. Kebiasaan itu dinilai menjadi penyebab demokrasi menjadi kurang sehat.
Baca juga: 1.057 Laporan Korupsi Diterima KPK Sepanjang Semester I, DKI Jakarta Paling Banyak
Karenanya, KPK mau memaksimalkan sosialisasi penolakan politik uang di kalangan masyarakat. Literasi yang baik diyakini bisa menyadarkan warga bahwa pemberian dari para calon tidak sebanding dengan lamanya masa kepemimpinan dan kebijakan yang terbangun nanti.
"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi. Tetapi, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," ucap Alex.
Baca juga: Laporan Gratifikasi Pejabat Meningkat 12 Persen
Menurutnya, menjaga integritas pemilih untuk memastikan demokrasi di Indonesia bersih juga penting. Konsistensi segala pihak diharap dijaga.
"Kan kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun," ujar Alex. (Z-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merampungkan aturan ini berjalan sangat efektif.
Banyaknya jumlah RTLH ini berkorelasi langsung dengan faktor ekonomi masyarakat.
BNPP menegaskan pentingnya sinergi para dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara
Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik mendorong agar rumah ibadah di Indonesia tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.
pemerintah perlu refleksi dan berkolaborasi untuk menjamin hak serta memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Hal itu ia katakan merespons kasus anak SD yang bunuh diri di NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved