BNPP Ajak Mahasiswa Bangun Masa Depan Kawasan Perbatasan

DEPUTI Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Nurdin mengungkapkan kompleksitas pengelolaan batas wilayah NKRI. Ia menekankan Indonesia memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara, sehingga membutuhkan tata kelola yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

“Tanpa ekonomi yang maju dan produktivitas yang tinggi, kesejahteraan akan lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berarti membangun ekonomi rakyatnya,” tuturnya dalam keterangan yang diterima (25/4). 

Baca juga : Banyak Lansia masih Masuk Angkatan Kerja, Pengamat: Kebutuhan Hidup belum Tercukupi

Nurdin juga mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan saat membuka kuliah umum interaktif program BNPP Menyala (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa) di Politeknik Ben Mboi Unhan, Belu, NTT. 

Ia menjelaskan bahwa pergerakan orang dan barang yang terus meningkat di PLBN Terpadu merupakan indikator kemajuan ekonomi sekaligus peluang emas yang perlu dikelola secara optimal, khususnya di PLBN Motaain dan Motamasin yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di NTT serta pemasok utama kebutuhan Timor Leste.

“Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis batas wilayah negara. Seperti semboyan BNPP 'Kita Jaga Wilayahnya, Kita Sejahterakan Rakyatnya',” tegas Nurdin.

Baca juga : 7 PLBN telah Rampung Dibangun Kementerian PU-Pera

Urgensi perbatasan

Kelompok Ahli BNPP RI Hamidin mengungkapkan ketegangan geopolitik dunia berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik global, sehingga pengelolaan perbatasan ke depan harus berorientasi pada penguatan ekonomi dan kerja sama bilateral.

“Berbicara perbatasan masa depan tidak cukup hanya soal pertahanan dan keamanan. Itu penting, tetapi fokus utama adalah menghidupkan ekonomi dengan kerja sama yang setara,” ujar Hamidin.

Ia menekankan pentingnya manajemen perbatasan berbasis teknologi, penguatan peran Border Liaison Officer (BLO), serta sinkronisasi antarlembaga agar pengelolaan perbatasan semakin efektif dan modern.

Hamidin optimistis, dengan pengelolaan yang terintegrasi, kawasan perbatasan Indonesia dalam satu dekade ke depan akan menjadi kawasan yang maju dan tidak kalah dengan model pengelolaan perbatasan dunia. “Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat perbatasan yang semakin sejahtera,” katanya. (M-3)