Perkuat Peran Dai dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan pentingnya sinergi para dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara. Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar internasional bertema “Sinergitas Da’i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Sambas, Selasa (7/4), 

Wamendagri Akhmad Wiyagus, dalam pembukaan, menegaskan peran dai tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Menurutnya, da’i memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

“Para da’i harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegas Wiyagus. 

Baca juga : Hak Cuti Suami Saat Istri Melahirkan akan Pengaruhi Kesejahteraan Keluarga

Ia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis.

Pendekatan ganda

Senada, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis menekankan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Ia menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.

“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis, Rabu (8/4).

Baca juga : Momentum HUT ke-78 RI, DPR : Rakyat Rindu Hidup Berkeadilan

Menurutnya, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Nur Kholis juga memaparkan bahwa BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. 

Ia menambahkan, paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

Sementara itu, Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan. (M-3)