Bawaslu Petakan Kerawanan Politik Uang Pemilu 2024, Papua yang Tertinggi

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan hasil pemetaan kerawanan politik uang pada Pemilu 2024. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Lolly Suhenty mengatakan, peluncuran itu didasarkan pada semakin beragamnya modus operandi politik uang.

"Regulasi tidak mengalami perubahan yang berarti, tetapi modus operandi terhadap berbagai potensi kerawanan itu semakin beragam," katanya di Bandung dalam acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentakan 2024 Isu Strategis Politik Uang, Minggu (13/8).

Berdasarkan pemetaan tersebut, provinsi paling rawan dengan isu politik uang adalah Maluku Utara (100). Adapun empat provinsi di bawahnya adalah Lampung (55,56), Jawa Barat (50), Banten (44,44), dan Sulawesi Utara (38,89).

Baca juga : Polri Akan Bentuk Satgas Anti Money Politic pada Pemilu 2024

Namun, jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang. Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimatan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepualauan Riau, dan Maluku Utara.

Sementara itu, Jayawijaya, Papua, menduduki urutan pertama kabupaten dengan kerawanan isu politik uang paling tinggi, disusul Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Baca juga : Ongkos Nyaleg di DKI Jakarta Lebih Mahal

Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2019 sampai Pilkada 2020, Lolly membagi modus politik uang ke dalam tiga bentuk, yakni memberi langsung, memberi barang, dan memberi janji. Modus memberi langsung itu salah satunya berupa pembagian uang, voucher, atau uang digital dengan imbalan memilih.

"Yang nominalnya Rp20 ribu sampai Rp200 ribu. Murah ya? Padahal buat masa depan Indonesia," ujar Lolly. (Z-4)