Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Poinnya, kalau politik uang ini kita anggap kejahatan pemilu, sejatinya semua harus ambil peran untuk ‘mengobatinya’. Parpol dan peserta pemilu juga harus mau mengerem untuk tidak membeli
Pilkada menjadi salah satu kerawanan praktik korupsi lantaran biaya politik yang mahal.
Sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.
"Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut."
Adanya Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks ini dapat memberikan motifasi dan meminimalisir pelanggaran Pillkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan.
Sekdes mencuri dan membawa kabur sebagian uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap III dana desa bagi warga terdampak covid-19.
Kandidat kepala daerah yang rakus kekuasaan akan mudah menggelontorkan uang untuk membeli suara masyarakat yang tengah terimpit beban ekonomi.
Kalangan kampus menjadi andalan dalam gerakan antikorupsi. Pemberantasan rasuah perlu kerja sama karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
Mengingat begitu dekatnya dengan jadwal Pilkada 2020 yang diputuskan berlangsung 9 Desember nanti
Bawaslu cenderung melakukan upaya pencegahan, edukasi kepada pemilik suara, hingga sosialisasi.
Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, bisa dilakukan melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
"Kita berkaca pada penyelenggaraan pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018 belum ada pengaturan yang tegas terhadap pelaku politik uang."
Semua pihak terutama partai politik, Bawaslu, kepolisian dan masyarakat harus proaktif untuk bersama-sama melawan politik uang.
Harus ada pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi untuk menghindari politik transaksional.
Politik uang yang dilakukan para kandidat bisa terjadi di desa ataupun kecamatan. Karena itu, Bawaslu membutuhkan peran masyarakat untuk mengawasi.
"Saya mendengar ada seorang calon menteri pilihan Pak Jokowi berasal dari kalangan profesional namun diendors partai harus berkontribusi Rp500 miliar selama masa jabatannya,' ujarnya.
Menghilangkan praktik politik uang merupakan upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan pilkada yang bermartabat.
Masyarakat di empat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, untuk melapor bila ditemukan adanya money politic.
Desa Pengawasan dibentuk untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024
Gerakan ini merupakan inisiatif warga desa yang menolak hadirnya politik uang dalam setiap proses pemilihan pemimpin
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved