Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menampik yang dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait politik uang ataupun upaya mendapatkan suara menjelang pemilihan umum. Seperti diberitakan Zul, sapaan Zulkifli, terekam dalam video yang beredar di media sosial, sedang membagi-bagikan uang pecahan Rp50 ribu pada warga dan nelayan.
"Hal itu tidak ada kaitannya dengan kampanye PAN. Tidak ada narasi untuk memilih atau mencoblos PAN. Makanya tidak tepat jika itu dikatakan hal itu menjurus ke politik uang," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (17/9).
Viva Yoga menjelaskan tindakan bagi-bagi uang itu tidak hanya dilakukan Zul di Indonesia. Tetapi juga di luar negeri. Salah satunya, terang Viva Yoga, saat Zul berada di India menghadiri rangkaian dari G-20.
Baca juga: KPK Tegaskan PAN Bagi-bagi Gocapan Masuk Politik Uang!
"Di India juga bagi-bagi uang. G20 Ada di IG videonya," tuturnya.
Lebih jauh ia menjelaskan yang dilakukan Zulkifli bukan kampanye, melainkan sedekah dengan niat berbagi. Berbagi, sebut Viva Yoga merupakan nasihat dari ibu Zulkifli.
"Sudah menjadi kebiasaan Bang Zul untuk membagi uang dengan niat sedekah karena Bang Zulkifli Hasan pernah merasakan menjadi anak yang kesusahan dari keluarga petani desa yang hidup sederhana," terangnya.
Baca juga: Tepis Politik Uang, PAN Sebut Aksi Zulkifli Hasan Bagi-bagi Gocapan Bentuk Sedekah
"Nasihat emaknya jika kita makan, harus berbagi dengan tetangga menjadi seorang dermawan itu untuk menjalankan ajaran agama agar mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bukan untuk mendapatkan suara," imbuh Viva Yoga.
Saat ditanya komitmen PAN terhadap segala bentuk politik uang dan suap, Viva Yoga mengatakan partainya selalu mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
"PAN akan terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tukasnya.
(Z-9)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Presiden Prabowo melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wamenko Pangan. Fokus pada swasembada pangan dan proyek PSEL di Kabinet Merah Putih.
Naiknya harga Minyakita disebabkan program bantuan pangan yang disalurkan pemerintah kepada 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Indonesia dinilai lebih siap menghadapi gejolak global berkat swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Stok beras melimpah jadi penopang utama.
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) saat ini terus mengalami kemajuan dan ditargetkan puluhan ribu unit dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved