Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus menggencarkan sosialisasi penolakan politik uang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tokoh agama turut digandeng untuk mengedukasi masyarakat.
"Tokoh Agama, misalnya, bisa sisipkan pendekatan nilai agama dengan korupsi pada saat berdakwah di tengah masyarakat," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Minggu, (3/9).
Wawan menjelaskan menggandeng tokoh agama dinilai penting untuk pendekatan ke masyarakat. Sejumlah pemuka agama di kalangan masyarakat juga diajak.
Baca juga : KPK Tegaskan Kasus Korupsi di Kemenaker Tak Berkaitan dengan Pencawapresan Cak Imin
"Pun demikian dengan Tokoh Masyarakat yang dijadikan panutan oleh masyarakat bisa memberikan edukasi pentingnya menjaga nilai-nilai integritas dengan menerapkan nilai antikorupsi," ucap Wawan.
Baca juga : KPK Minta Eks Terpidana Korupsi Taat Aturan
Wawan meyakini bantuan dari mereka bisa membuat bagi-bagi uang dalam serangan fajar ditolak masyarakat. Dengan begitu, demokrasi dalam Pemilu 2024 bakal bersih.
"Karena itu, hadirnya tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh lainnya yang hadir di sini punya peranan penting cegah korupsi," ujar Wawan.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta masyarakat mengikuti anjuran KPK dalam menolak politik uang. Sebab, kata dia, pemberian tidak akan sebanding dengan kebijakan yang dibangun nanti.
"Kita akan memasuki tahun politik dan Pilkada secara serempak pada tahun 2024. Saya sampaikan, kampanye Hajar Serangan Fajar agar terus digaungkan supaya pesta demokrasi kita tidak kehilangan ruh demokrasi itu sendiri," tutur Rohidin. (MGN/Z-8)
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved