Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengingatkan kemungkinan beredarnya uang palsu menjelang pemilu ini. Masyarakat diminta agar berhati-hati terhadap kemungkinan beredarnya uang palsu menjelang pemilu.
Hal itu ia sampaikan saat menutup kegiatan orientasi calon anggota legislatif se Provinsi Gorontalo Sabtu (12/8) malam. Ia juga menyampaikan hal itu saat acara Sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI).Gobel mengatakan, uang palsu masih merupakan ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
“Nanti rakyat kecil yang dirugikan akibat peredaran uang palsu ini,” ujar Gobel.
Baca juga : Gagalkan Peredaran Uang Palsu, Polda Metro Jaya Amankan 12 Pelaku
Gobel mengingatkan hal itu karena kondisi ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia, sedang menurun. Dalam situasi ini, katanya, selalu ada pihak-pihak yang mencari peluang untuk mencari keuntungan buat diri sendiri dengan merugikan orang lain.
Baca juga : Dukun Pengganda Uang Banjarnegara Ternyata Rutin Keluar Masuk Penjara
Salah satunya dengan menyebarkan uang palsu. Di saat kondisi ekonomi menurun, katanya, rakyat kecil adalah pihak yang paling menderita. Hal itu dimanfaatkan pihak lain dengan menyebarkan uang palsu.
“Jangan sampai rakyat kecil yang tak tahu apa-apa bisa dituduh sebagai pengedar uang palsu,” katanya.
Di masa menjelang pemilu ini, katanya, bisa saja ada pihak-pihak yang mengail di air keruh. Pertama, ada pihak-pihak yang mencoba menciptakan keresahan dan instabilitas nasional dengan mengganggu ketenangan proses pemilu. Kedua, ada pihak-pihak yang memperdaya atau bisa juga menjadi bagian dari peredaran uang palsu di kalangan pelaku politik.
“Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena itu tingkat kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan. Cek dengan hati-hati jika menerima uang atau saat bertransaksi jual-beli,” katanya.
Praktik politik uang dalam pemilu, kata Gobel, masih banyak terjadi dalam politik Indonesia. Terutama melalui serangan fajar di Hari H pencoblosan. Di saat seperti itu, peluang beredarnya uang palsu makin terbuka. Para pelakunya bisa jadi tak menyadari bahwa itu uang palsu.
“Ia kena tipu juga. Karena di momen pemilu tersebut kebutuhan uang tunai sangat tinggi. Ada kebutuhan untuk biaya operasional dan lain-lain. Nah, dalam situasi itu bagi orang yang punya niat jahat dijadikan peluang untuk mencari keuntungan finansial maupun untuk mengganggu stabilitas nasional,” katanya.
Di Gorontalo, katanya, fenomena politik uang disebut sebagai politik mea-mea atau biu-biu, yang merupakan sebutan untuk pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah yang berwarna merah dan berwarna biru.
Gobel mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan tiga langkah untuk mengecek keaslian uang: dilihat, diraba, dan diterawang.
“Ini sesuai dengan anjuran Bank Indonesia. Lakukan prosedur tiga langkah pencegahan menjadi korban uang palsu. Bagi pedagang akan lebih baik lagi jika memiliki alat ultraviolet untuk mengecek keaslian uang,” katanya. (Z-8)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved