Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Dugaan politik uang pertama terjadi Lamongan, Selasa (16/4) dini hari pukul 00.30 WIB dengan diamankannya mobil yang membawa uang senilai Rp1 miliar.
TKN mengapresiasi pihak yang menindak tegas pelaku politik uang.
Apabila terbukti terduga pelaku politik uang yang diamankan di posko pemenangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Warakas, Jakarta Utara, terancam hukuman penjara 4 tahun.
Petugas Bawaslu dan Polisi mengamankan barang bukti di Posko Pemenangan M Taufik di Warakas, Jakarta Utara berupa 80 amplop yang masing-masing berisi uang Rp500 ribu.
Barang bukti yang disita, ialah uang tunai ratusan juta rupiah.
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, mengatakan, jajarannya mengungkap dugaan politik uang dengan cara pembagian barang berupa handuk dan kartu nama caleg.
Afif mengatakan, 25 kasus tangkap tangan politik uang itu tersebar di 13 provinsi.
Dua warga tersebut yakni I dan G ditangkap tangan membawa empat amplop masing-masing berisi uang Rp250.000.
Dari patroli uang yang dilakukan Bawaslu, terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga Selasa (16/4).
Uang tersebut digunakan untuk pemenangan Damili R Gea
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat dimintai keterangan mengatakan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pelaku ditangkap sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah M Taufik, Caleg DPRD DKI Jakarta
Peserta pemilu ataupun tim sukses hendaknya tidak melanggar undang-undang pemilu karena bisa berkonsekuensi pidana dan bisa dicoret kepesertaannya. Politik uang ialah hal tidak terpuji dan dapat menurunkan kualitas demokrasi.
Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Hariro Harahap, terlibat dugaan politik uang (money politic) untuk pemenangan Caleg DPRD Paluta dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar yang merupakan istrinya.
Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan dalam masa tenang ini hal yang potensial muncul ialah adanya politik uang yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Peran serta masyarakat sangat menentukan karena umumnya politik uang dilakukan dengan sangat tertutup dan sulit terlacak petugas Bawaslu atau polisi.
"Sumber uang sebesar Rp8 miliar di dalam amplop itu dari salah seorang menteri di kabinet. Hal ini sedang didalami penyidik KPK. Menteri itu masuk di TKN atau tidak, saya kurang tahu. Partainya juga belum disebutkan. Kami kasih kesempatan penyidik mendalami," kata Saut.
Politik uang sendiri Dedi sebut sebagai politik jablay (pelacur).
KPU, katanya sudah melakukan sosialisasi kepada pemlih dalam rangka memerangi politik uang.
Jadilah pemilih berdaulat yang tidak bisa dibeli
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved