Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
POLISI mengungkapkan beberapa informasi terkini hasil pengusutan sementara atas dugaan politik uang seorang caleg Partai Gerindra di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Menurut Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Irwa Zaini Adib, Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Hariro Harahap, terlibat dugaan politik uang (money politic) untuk pemenangan Caleg DPRD Paluta dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar yang merupakan istrinya.
"Amplop berisi uang dan kartu nama Masdoripa ditemukan dini hari tadi dari mobil yang dikendarai tim sukses," katanya saat dikonfirmasi, Senin (15/4) malam.
OTT pertama kali dilakukan saat Tim Satgas Money Politic mengamankan empat orang dari mobil Kijang berwarna kuning dengan nomor polisi BK 1462 YG, Senin (15/4) sekira puku 02.30 WIB. Dari dalam mobil didapati 87 amplop berisi kartu nama Masdoripa dan uang. Mereka (orang-orang yang ditangkap) mengatakan kartu nama itu dari HH (Hariro Harahap) Ketua DPC Gerindra Paluta.
Petugas kemudian bergerak ke rumah Hariro dan menemukan amplop lainnya. Tim melanjutkan penangkapan ke rumah Hariro di Jalan Sisingamangaraja, Lingkungan I Partimbakoan, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Paluta.
Baca juga : OTT Wabup Paluta, Amplop Uang Caleg Gerindra Disita Polisi
Dari dalam rumah, Hariro dan sembilan orang lainnya diduga sedang menyiapkan amplop untuk dibagikan. Selain amplop, petugas menyita barang bukti. Antara lain, komputer jinjing (laptop), printer, stempel Partai Gerindra, stempel berlogo Prabowo-Sandi, kalender caleg, slip transaksi bank, bukti dukungan dari masyarakat, amplop kosong, telepon genggam, kwitansi serta KTP pendukung.
Mereka yang diamankan selain Hariro, masing-masing berinsial SB (Pengemudi), MH, FIMH, RZ, FH, AAS, SKS, KAS, HH, MRH, HS, IH, dan MLS. Mereka diduga sebagai tim sukses dari Masdoripa.
Diduga ribuan amplop sudah disebar sebelumnya dengan perkiraan uang di dalam berjumlah lebih dari setengah miliar rupiah. Kwitansi yang menjadi barang bukti OTT memberikan petunjuk dan dugaan kuat ada 2.582 amplop sudah disebar tim sukses.
"Isinya beragam, mulai dari Rp200-250 ribu. Artinya uang yang beredar diperkirakan setengah miliar rupiah lebih. Informasi yang kita terima bahkan ada 4.000 amplop,� ujar Zaini.
Lebih lanjut dikatakannya, polisi masih menyelidiki sumber uang yang ada di dalam amplop karena hingga kini belum diketahui dari mana sumber uang tersebut. Namun, kalau pun tidak diketahui sumber dananya dari mana, terbuka kemungkinan polisi menggunakan UU Pencucian Uang (Money Laundring). (OL-8)
KETUA DPD I Golkar Sumatra Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck disebut punya kans untuk menambah elektoral bila berpasangan dengan Bobby Nasution atau Edy Rahmayadi.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024, Bobby Nasution, kokoh pada jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
POLISI masih mendalami kasus penikaman mantan jurnalis televisi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang terjadi pada Jumat pagi, 19 Juli 2024.
POLSEK Serbalawan Polres Simalungun mengamankan dua terduga pelaku pencurian hewan ternak dari amukan massa di Afdeling VIII Kebun Unit Dolok Ilir Blok 2016 EY, Huta Malopot, Sumatra Utara.
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved